Pemkab Bengkalis Serius Atasi Abrasi

Kamis, 11 Juli 2019 | 20:02:35 WIB
Pemkab Bengkalis Serius Atasi Abrasi
Ket Foto : Bupati Bengkalis Amril Mukminin saat berbincang dengan Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan.

BENGKALIS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis tidak berdiam diri terhadap keluhan masyarakat Kecamatan Bengkalis dan Bantan terhadap abrasi pantai dan infrastruktur jalan yang dalam keadaan rusak. Akan tetapi tetap menjadi perhatian khusus Pemkab.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga mengusulkan sejumlah kegiatan prioritas ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2019-2024 diantaranya penanganan abrasi, pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat dan pengelolaan lahan gambut.

Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis melalui Sekretaris Bappeda Rinto, SE mengatakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengusulkan sejumlah kegiatan prioritas ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2019-2024.

“Usulan dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis tersebut meliput sejumlah sektor. Diantaranya, penguatan dan peningkatan pembangunan pariwisata Pulau Rupat; peningkatan status dari KSPN menjadi KEK Pulau Rupat. Kemudian konektifitas antar pulau; jembatan, pelabuhan dan RoRo,” terangnya.

Selanjutnya ditambahkan Rinto, peningkatan status dan penguatan kualitas jalan dan pengembangan wilayah pesisir dan perbatasan, penanganan abrasi, pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat dan pengelolaan lahan gambut.

“Selain usulan tersebut ke dalam RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024, kita juga mengharapkan agar Bappenas dapat mengakomodir ke dalam RPJMN 2020-2024,” ungkapnya. 

Harapan tersebut imbuh Rinto, dengan pertimbangan agenda-agenda besar di Riau yang harus didorong dengan dukungan APBN secara maksimal.

Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan.

“Untuk itu kita harap harus diakomodir ke dalam RPJMN sehingga dapat menjadi dasar bagi Kementerian/Lembaga terkait utk menuangkan ke dalam Renstra mereka tahun 2020-2024 dan tentunya bisa diimplementasi dalam bentuk kegiatan kongkrit mulai tahun 2020 mendatang,” tuturnya.

Anggota DPRD Bengkalis dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Rianto sangat menghawatirkan atas permasalahan Abrasi Pantai Bengkalis dan menurutnya ini menjadi permasalahan khusus dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

“Kita berharap dari anggota DPRD Kabupaten Bengkalis pada APBD 2019 ini dapat mengakomodir untuk penanganan abrasi pantai Bengkalis,” katanya.

Ditambahkan Rianto, Beberapa waktu lalu kita juga sudah kedatangan sekretaris BNPP RI Bapak suhajar diantoro untuk melihat langsung abrasi pantai Bengkalis ini,mereka datang ke Bengkalis bukan hanya sekedar kunjungan kerja tetapi membawa program tentang penanganan abrasi pulau Bengkalis.

“Dari kunjungan tersebut kita juga berharap Dinas terkait cekatan dan memenuhi syarat-syarat yg diminta oleh pihak BNPP RI,” jelasnya.

Tim Menko Kemaritiman saat meninjau abrasi yang terjadi di Bengkalis.

Atas adanya permasalahan tersebut Bupati Bengkalis Amril Mukminin menghadiri Rapat Koordinasi dalam rangka upaya percepatan pemulihan kawasan pesisir dan laut di pulau-pulau perbatasan dengan Malaysia di wilayah Provinsi Riau, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

“Abrasi adalah persoalan yang sudah lama. Berbagai upaya juga telah kami lakukan, namun belum bisa diatasi secara tuntas. Setelah rapat  bersama Menko Kemaritaman maka kita makin optimis, bahwa permasalahan abrasi ini akan bisa dicari jalan keluarnya,” ujar Bupati Bengkalis Amril Mukminin.

Bupati Bengkalis Amril Mukminin menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten tidak berdiam diri terhadap keluhan masyarakat Kecamatan Bantan terhadap abrasi pantai dan infrastruktur jalan yang dalam keadaan rusak. Akan tetapi tetap menjadi perhatian.

“Kita sedang dan terus melakukan upaya pembenahan semua itu, namun kepada masyarakat kami himbau untuk bersabar dan mendoakan agar Pemerintah Kabupaten Bengkalis tetap memiliki kemampuan dalam menyelelesaikan persoalan yang tengah dihadapi saat ini,” tutur Bupati Bengkalis.

Bupati juga mengungkapkan bahwa penanggulangannya tidak bisa dilakukan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, mengingat biaya yang harus di gunakan sangat besar.

Sekretaris Bappeda Bengkalis Rinto SE saat menyampaikan RPJMD.

“Namun, kami telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat. Sebab masalah abrasi ini menyangkut masalah Nasional dan kedaulatan Bangsa. Mudah-mudahan dapat diatasi bersama-sama secepatnya,” ucapnya.

Setelah mengikuti Rapat bersama Tim studi bentukan Menko Kemaritiman menyambangi sejumlah titik untuk melakukan penelitian dan observasi abrasi yang menggerus Pulau Bengkalis.

Pengamatan terhadap abrasi pertama dilakukan melalui perairan. Menggunakan speedboat Elang Laut milik Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, tim mengarungi Selat Bengkalis,  Selat Malaka dan menyudahkan perjalanan di Pelabuhan Bandar Sri Setia Raja (BSSR)  

Kemudian, menggunakan sejumlah kendaraan roda empat, rombongan kementerian didampingi sejumlah OPD Pemkab Bengkalis bertolak Mentayan, Muntai, Pambang Baru dan Pambang Pesisir. 

A. Bagyo Widagdo perwakilan tim studi dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengakui abrasi telah menggerus Pulau Bengkalis. Dari observasi di sejumlah titik yang dilakukan, abrasi telah menelan daratan Bengkalis. 

"Ini tim study,  kita dibentuk kemenko maritim untuk melengkapi (tugas) ini. Kita kelapangan ini ada dua tujuan, pertama observasi dan yang kedua mengecek terhadap info yang kita punya. Memang dari info itu telah terjadi abrasi. Dari kunjungan ini itu terkonfirmasi memang beberapa bagian terjadi sedimentasi bahkan yang paling banyak adalah abrasi dan erosi, " ungkap Bagyo. 

Pemerintah Kabupaten Bengkalis saat Menggelar Rapat pembahasan tentang abrasi.

Kata Bagyo, hasil observasi,  pengumpulan data dan konfirmasi oleh tim akan dilakukan kajian untuk mencari solusi mengatasi abrasi Bengkalis. Apakah dengan cara break water (penahan gelombang) atau dengan tumbuhan seperti mangrove. 

“Kita lihat break water ini dengan ini terjadi peninggian daratan, ini memang efektif untuk penanganan ini. Tetapi apakah dengan tumpukan batu yang mungkin biayanya sangat mahal, apa itu harus solusinya atau diganti dengan yang lain seperti mangrove atau nipah dah seterusnya. Itu harus kita kaji juga,” terangnya. 

“Kita akan mengkaji hasil study kita di Bengkalis dan mensimulasikan arus di Selat Bengkalis dan Selat Malaka pada umumnya. Nanti kita bisa melihat arus yang dominan itu darimana,  apa penyebab dan bagaimana. Sehingga dari kajian itu bisa didapatkan (solusi) dan mudah-mudahan penanganan lebih konfehensip,” tambah Bagyo Widagdo lagi. 

Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Sahat M Panggabean mengatakan, penanganan abrasi di pulau-pulau terluar, khususnya yang berbatasan dengan negara lain, akan dimasukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

“Begitu juga anggarannya,” kata Sahat M Panggabean yang saat memimpin Rakor tersebut didampingi Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkalis H Tajul Mudarris dan Kepala Bappeda Provinsi Riau Supriadi.
 
Sahat M Panggabean juga menjelaskan, hasil peninjauan lapangan dan Rakor tersebut selanjutnya akan dibahas dalam Rakor yang akan langsung dipimpin Menko Bidang Kemaritiman Luhut B Panjaitan. (Advetorial Pemkab Bengkalis)