Riaurealita.com - Pemerintah terus mematangkan rencana penyelenggaraan Sekolah Rakyat, yang dijadwalkan mulai berjalan pada tahun ajaran 2025-2026. Dalam rapat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (10/3/2025), jajaran Menteri Kabinet Merah Putih membahas berbagai aspek penting terkait program ini, termasuk lokasi, kurikulum, sarana prasarana, serta mekanisme penerimaan siswa.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melaporkan bahwa hingga saat ini terdapat 53 lokasi yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat.
"Per hari ini sudah ada lebih dari 50 lokasi, tepatnya 53, yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Namun, data ini masih bisa berkembang karena dalam 2-3 hari ke depan kami akan berkoordinasi dengan gubernur, bupati, dan wali kota," ujar Gus Ipul dalam konferensi pers usai rapat.
Presiden Prabowo meminta agar program ini terus dimatangkan dan mencakup sebanyak mungkin daerah.
"Presiden meminta kami untuk menindaklanjuti rencana ini dan memastikan lebih banyak daerah bisa berpartisipasi sejak awal," tambahnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa penerimaan siswa akan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan prioritas pada Desil 1 dan Desil 2, yaitu kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rentan.
"Dari 53 lokasi yang telah ditentukan, mayoritas berada di daerah yang membutuhkan sekolah serta memiliki jumlah masyarakat kurang mampu yang tinggi. Ini sudah selaras dengan data yang ada di BPS," ungkap Amalia.
Selain kurikulum, pemerintah juga memastikan kesiapan infrastruktur untuk Sekolah Rakyat. Gus Ipul menyebutkan bahwa sekolah-sekolah yang dipilih harus memenuhi standar kelayakan, termasuk asrama, ruang kelas, tempat ibadah, kantin, hingga fasilitas olahraga.
"Kami memilih 53 lokasi ini karena bangunan dan fasilitasnya sudah mencukupi untuk sekolah, asrama, tempat ibadah, makan, hingga olahraga," jelasnya.
Sekolah-sekolah tersebut tersebar di berbagai wilayah, termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT, Kalimantan, dan Papua. Dua perguruan tinggi, yaitu Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA), juga menyatakan komitmennya dalam mendukung program ini.
Pemerintah terus melakukan konsolidasi anggaran untuk pembangunan dan renovasi fasilitas Sekolah Rakyat.
"Presiden meminta kami untuk mengerahkan segala daya agar program ini benar-benar terlaksana. Ini bagian dari upaya memuliakan keluarga miskin serta mendorong kebangkitan wong cilik menuju Indonesia Emas 2045," kata Gus Ipul.
Saat ini, tim dari berbagai kementerian sedang membahas aspek-aspek teknis, mulai dari kurikulum, rekrutmen tenaga pengajar, sarana prasarana, hingga tata kelola. Dalam 1-2 minggu ke depan, pemerintah akan mengumumkan skema lebih jelas terkait jumlah siswa per sekolah dan alokasi anggaran.
Dengan adanya Sekolah Rakyat, pemerintah berharap dapat memberikan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu sekaligus menjadi langkah strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
.jpeg)
