BENGKALIS – Perkiraan pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bengkalis 2018 atau yang lebih dikenal sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dapat dipastikan meleset. Jumlahnya pun taklah sedikit. Yakni, sekitar Rp1,4 triliun.
Artinya, jika semula APBD Kabupaten Bengkalis 2018 yang disahkan sebesar Rp3,6 triliun, maka yang diperkirakan terealisasi cuma Rp2,2 triliun atau hanya 61,11 persen.
Sisanya, dari Rp2,2 triliun tersebut, sekitar Rp1,4 triliun atau 63,64 persen bakal terserap untuk belanja pegawai. Dengan kata lain, dana yang bisa digunakan untuk belanja pembangunan kurang lebih Rp800 miliar.
Bupati Amril Mukminin mengatakan, hingga sejauh ini dari Rp1,4 triliun APBD 2018 yang harus dipangkas, yang baru bisa “dicarikan solusinya” Rp800 miliar. Masih kurang sebanyak Rp600 miliar lagi.
“Karenanya dapat dipastikan bakal ada pemangkasan-pemangkasan beberapa kegiatan lagi dalam APBD 2018,” jelasnya di Bengkalis, Jum’at malam, 17 Agustus 2018.
Bakal adanya rasionalisasi tersebut, kembali dipaparkannya saat memberikan sambutan pada Malam Resepsi Kenegaraan.
Malam resepsi yang ditaja dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-73 Republik Indonesia tingkat Kabupaten Bengkalis itu, dilaksanakan di Balai Kerapatan Adat Sri Mahkota Bengkalis.
Namun demikian, tegasnya, semaksimal mungkin rasionalisasi tersebut diupayakan tak akan berdampak kepada eksistensi tenaga honorer di daerah ini yang jumlahnya mencapai 5.000 orang.
“Sejauh ini belum ada pemikiran untuk merumahkan atau memberhentikan tenaga honorer. Juga belum ada rencana untuk memotong honorarium mereka seperti yang telah dilakukan daerah lain,” paparnya.
Akibat defisit keuangan dan untuk menyelamatkan APBDnya, memang ada daerah di Provinsi Riau yang mengambil langkah dengan cara merumahkan atau memberhentikan tenaga honorer.
Sementara daerah lain menempuh cara yang “lebih bijak”. Hanya menyusutkan honororium yang diberikan sebesar antara sepertiga sampai seperempat besaran yang diterima sebelumnya. Misalnya, jika sebelumnya Rp1,5 juta perbulan, dirasionalisasi menjadi Rp375 perbulan.
Sebelum itu, dalam sambutannya, H Indra Gunawan Eet, mengajak semua pihak di kabupaten berjuluk Negeri Junjungan ini untuk sama-sama memaklumi kondisi keuangan daerah yang terjadi saat ini.
Eet, begitu Wakil Ketua DPRD Bengkalis dari Partai Golkar akrab disapa, mengajak semua pihak untuk sama-sama realistis. Sebagai salah seorang juru bicara DPRD Bengkalis, ajakan itu disampaikannya atas nama pimpinan dan seluruh wakil rakyat daerah ini.
Kata Eet, bukan hanya eksekutif dan legislatif, semua pihak di kabupaten dengan 11 kecamatan, 136 desa dan 19 kelurahan ini jangan lagi berpikir seperti 10 tahun ke belakang. Jangan menyamakan kondisi keuangan Kabupaten Bengkalis saat ini dengan era 10 tahun lalu.
“Jangan lagi menyamakan kondisi saat ini seperti 10 tahun lalu dimana kala itu keuangan daerah ini memang “berlimpah ruah”, seperti adanya SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan) yang sangat besar. Bahkan jumlahnya bisa mencapai triliunan rupiah,” pesannya.
