Kuansing- Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) memperkuat benteng keamanan digital pemerintahan. Kuansing resmi menjadi bagian dari pengukuhan bersama Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) Sektor Pemerintahan dan Pembangunan Bersama yang digelar di Auditorium Roetono Kertopati, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia, Depok, Selasa (6/10/2026).
Pengukuhan tersebut mengusung tagline “Pondasi Transformasi Digital Nasional” dan diikuti sejumlah pemerintah daerah dari berbagai wilayah Indonesia. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapan pemerintah dalam menghadapi ancaman dan insiden siber seiring pesatnya transformasi digital pemerintahan.
Dari Provinsi Riau, sebanyak tujuh kabupaten/kota mengikuti pengukuhan tersebut, yakni Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hilir, Pelalawan, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, Kota Dumai dan Kepulauan Meranti.
Kabupaten Kuansing hadir langsung dalam agenda tersebut. Plt Bupati Kuansing H. Muklisin didampingi Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfoss) Kuansing, Hevi H. Antoni, S.Sos., M.Si.
Pengukuhan TTIS menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan respons pemerintah daerah dalam menghadapi gangguan keamanan informasi maupun insiden siber.
Melalui tim tersebut, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemampuan lebih baik dalam melakukan deteksi dini, penanganan cepat hingga pemulihan apabila terjadi serangan atau gangguan terhadap sistem elektronik pemerintahan.
Hal ini penting bagi Kuansing seiring semakin luasnya penggunaan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai layanan publik kini semakin bergantung pada sistem informasi, jaringan komunikasi dan infrastruktur digital.
Dalam arahannya, Kepala BSSN Letjen TNI Drs. Nugroho Sulistyo Budi, M.M., M.Han. menekankan bahwa digitalisasi pemerintahan merupakan bagian penting dalam mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
“Digitalisasi pemerintahan mutlak dilakukan untuk memperpendek layanan kepada masyarakat dan memangkas birokrasi,” demikian disampaikan dalam kegiatan tersebut.
Sementara itu, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN, Sulistyo, turut menjadi bagian dalam agenda pengukuhan tersebut.
Sejumlah kepala daerah juga hadir, di antaranya Bupati Pandeglang Banten Hj. R. Dewi Setiani, S.Sos., M.A. dan Bupati Karimun Kepulauan Riau Iskandarsyah.
Bagi Pemkab Kuansing, pengukuhan TTIS bukan sekadar seremoni kelembagaan, tetapi menjadi momentum untuk meningkatkan kesiapan aparatur dalam menjaga data, sistem elektronik dan informasi pemerintahan dari berbagai potensi ancaman siber.
Dengan semakin masifnya transformasi digital, keamanan siber menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan publik. Pemerintah dituntut tidak hanya cepat memberikan layanan berbasis digital, tetapi juga memastikan layanan tersebut aman, tersedia dan dapat dipercaya masyarakat.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Dr. H. Syahrial Abdi, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh kabupaten/kota di Riau yang mengikuti pengukuhan TTIS, termasuk Kabupaten Kuansing.
Menurut Syahrial Abdi, dengan dikukuhkannya tujuh kabupaten/kota tersebut, seluruh daerah di Provinsi Riau kini telah memiliki Tim Tanggap Insiden Siber.
“Selamat kepada kabupaten/kota di Riau, termasuk Kuansing, yang hari ini dikukuhkan oleh Kepala BSSN. Dengan demikian, sudah seluruh daerah di Riau terbentuk Tim Tanggap Insiden Siber. Maka dengan itu, Riau sudah menuntaskan program Pemerintah Pusat,” kata Syahrial Abdi dengan penuh semangat.
Keikutsertaan Kuansing dalam TTIS bersama BSSN sekaligus memperkuat sinergi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam membangun pondasi transformasi digital nasional yang aman, tangguh dan berkelanjutan.
Langkah tersebut diharapkan semakin memperkuat perlindungan terhadap data dan sistem pemerintahan, sekaligus memastikan transformasi digital di Kuansing berjalan seiring dengan peningkatan keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik berbasis digital.
