PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus mencari langkah-langkah dalam mengantisipasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal. Ini dinilai penting dalam menyikapi penurunan harga minyak dunia yang terus memperlihatkan tren penurunan.
Poin yang menjadi sorotan adalah perusahaan yang bergerak di bidang sumberdaya alam, yakni eksploitasi minyak bumi. Diharapkan, proses PHK massal tidak dilaksanakan karena dapat menimbulkan gejolak di masyarakat.
Informasi pemutusan hubungan kerja (PHK) itu juga mengancam ribuan tenaga kerja sektor minyak dan gas di Provinsi Riau. Untuk itu diperlukan langkah-langkah efisiensi agar hal tersebut tidak terjadi.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Trasmingrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau, Rasyidin Siregar mengatakan pihaknya sedang membahas permasalahan tersebut dengan pihak-pihak terkait. Hal itu diperlukan agar dapat dilakukan langkah antisipasi sejak dini.
"Memang hal ini mendapat perhatian, kami sedang membahasnya agar hal ini bisa diantisipasi. Karena dampaknya akan begitu besar jika perusahaan mengambil kebijakan penerapan PHK itu," terang Rasyidin seperti dilansir dari laman Media Center Riau, Jumat (5/2/2016).
Ia tidak mengetahui angka pasti rencana penerapan PHK tersebut. Kendati demikian, Pemerintah Provinsi Riau menyarankan pihak perusahaan yang bergerak di bidang migas untuk mengantisipasi hal tersebut. (max/mcr)
