PEKANBARU - Mutasi kepala sekolah (kepsek) di lingkungan Disdik Pekanbaru, sudah menyebar hampir ke semua kalangan. Namun sering dilakukannya pengunduran jadwal mutasi ini, membuat sejumlah kalangan curiga. Terakhir Disdik Pekanbaru mengagendakan Jumat pekan lalu, menggelar mutasi.
Tapi BKD selaku OPD pelaksana dan yang mengeluarkan SK, tidak kunjung memberikan jawaban pasti ke Disdik. Sehingga batal pelantikan mutasi tersebut. Juru bicara Fraksi PDI-P DPRD Pekanbaru Ruslan Tarigan, S.Pd mengatakan, seharusnya mutasi ini tidak perlu diulur-ulur waktunya.
"Kalau sudah sesuai aturan, kenapa diundur. BKD juga jangan main-main, karena menyangkut kinerja Kepsek, yang setiap hari jantungnya berdebar, karena khawatir dimutasi," katanya, Minggu (21/1/2018).
Dari hasil evaluasi Disdik Pekanbaru, sekitar 16 Kepsek yang bakal dimutasi. Ini terdiri 12 Kepsek tingkat SD dan 4 Kepsek tingkat SMP. Mutasi ini dilakukan, selain untuk penyegaran, juga untuk mengisi kekosongan Kepsek yang masih dijabat Pelaksana Tugas (Plt) dan Kepsek yang masuk pensiun.
Lebih lanjut disebutkan politisi PDI-P ini, persoalan mutasi ini, menjadi sorotan sekarang. Makanya, jika ada oknum yang berani-berani bermain, apalagi menjadikan ini sebagai ladang atau objek mencari keuntungan, siap-siap dilaporkan.
"Pimpinan BKD Bu Masriah, kita minta harus tegas. Tidak plin-plan. Kalau memang tidak sanggup menduduki jabatan BKD (meski kini Plt), maka mundur saja. Jadi pejabat itu yang punya komitmen, bukan takut dipindah," tegasnya.
Ruslan mengharapkan, agar Disdik dan BKD satu suara, terkait mutasi para ASN ini. Tidak hanya untuk Kepsek, untuk ASN posisi staf dan eselon juga harus punya konsep yang jelas.
"Kita minta transparan lah. Kondisi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sekarang sudah turun, jangan diperparah lagi. Gelar segera mutasi tersebut," katanya.
Sumber: Tribunpekanbaru.com
