RIAUREALITA.COM — Presiden Prabowo Subianto meminta Danantara aktif menyelesaikan restrukturisasi industri tekstil nasional dan mendorong bank-bank BUMN di bawahnya menyalurkan kredit ke sektor yang sempat dianggap sunset industry itu. Mandat tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, yang juga membahas hambatan bahan baku hingga peredaran impor ilegal.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara khusus meminta Danantara turun tangan menangani perusahaan tekstil yang sedang dalam proses restrukturisasi. Permintaan itu disampaikan dalam rapat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, yang juga dihadiri sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait.
"Terkait dengan perusahaan-perusahaan yang sedang direstrukturisasi, nah Bapak Presiden minta agar ini Danantara segera aktif untuk menyelesaikan," kata Airlangga, dikutip Rabu (23/9/2026).
Selain restrukturisasi, pemerintah ingin memastikan perbankan kembali menyalurkan kredit produktif ke industri padat karya tersebut. Selama ini, sektor tekstil kerap dikategorikan sebagai sunset industry sehingga akses pembiayaan menjadi terbatas.
Bank Himbara Diminta Kucurkan Kredit Produktif
Chief Executive Officer Danantara, Rosan Roeslani, membenarkan bahwa perbankan sebelumnya memandang sektor tekstil sebagai industri yang sedang menurun. Pandangan itu membuat penyaluran kredit ke perusahaan tekstil ikut dibatasi.
Mandat Prabowo kini mengubah arah tersebut. Himpunan Bank Negara (Himbara) diminta memberikan pinjaman, terutama untuk perbaikan mesin-mesin produksi yang sudah cukup tua.
"Itu juga untuk dikembalikan agar Bank Himbara dan juga bank nasional lainnya memberikan pinjaman, terutama dalam rangka perbaikan mesin-mesin yang sudah cukup tua," kata Rosan.
Langkah ini diharapkan mendongkrak daya saing produk tekstil dan garmen nasional. Rosan mengakui competitiveness produk Indonesia masih tertinggal dibanding sejumlah pesaing, sehingga pembenahan dari sisi pembiayaan dinilai mendesak.
Bahan Baku hingga Impor Ilegal Jadi Sorotan
Persoalan industri tekstil tidak berhenti pada akses kredit. Airlangga menyebut pelaku usaha mengeluhkan hambatan bahan baku, terutama kemudahan impor bahan baku yang selama ini dinilai berbelit.
"Nah, tadi ada beberapa catatan terkait dengan hambatan. Yang pertama tentu terkait dengan kemudahan bahan baku untuk masuk. Nah, Bapak Presiden tadi meminta kita untuk me-review terkait dengan Pertek (Pertimbangan Teknis) dan yang lain," ujar Airlangga dalam rapat sehari sebelumnya, Selasa, 22 September 2026.
Bahan baku berbasis kulit juga menjadi perhatian, khususnya terkait sertifikasi halal. Menurut Airlangga, kebutuhan itu tidak hanya menyangkut industri tekstil tetapi juga industri persepatuan.
Di sisi hilir, pemerintah meminta peredaran barang impor diperketat. Produk impor kiloan atau balpres yang kerap berisi pakaian bekas dinilai mengganggu produsen garmen dalam negeri.
"Itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garmen di dalam negeri," ucap Airlangga.
Usulan Relaksasi PPN untuk Pekerja Kontrak
Pemerintah juga menampung usulan relaksasi pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi tenaga kerja tambahan berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Usulan ini muncul karena kebutuhan pekerja pada musim produksi tertentu berbeda-beda.
"Tadi kami sampaikan bahwa kalau melakukan outsourcing terhadap perusahaan untuk yang membantu ini, di luar negeri tidak dikenakan perpajakan. Sehingga tadi Bapak Presiden juga menyatakan bahwa untuk PPN terkait dengan PKWT nanti kita carikan regulasi yang pas," terang Airlangga.
Selain itu, ada usulan evaluasi tarif PPN bagi perusahaan tekstil dan garmen yang berorientasi ekspor. Airlangga menyebut evaluasi itu akan dibahas bersama Kementerian Keuangan agar bisa segera dilaksanakan.
Paket kebijakan ini menyasar sektor yang menyerap banyak tenaga kerja sekaligus menjadi salah satu penyumbang ekspor manufaktur. Bagi perbankan BUMN, mandat Prabowo berarti orientasi kredit ke tekstil perlu disesuaikan — dari yang semula berhati-hati menjadi lebih terbuka, dengan catatan restrukturisasi dan perbaikan mesin berjalan sesuai rencana.
