Belum Dibutuhkan Masyarakat, Program Internet Desa Pintar di Kuansing Dinilai Mubazir

Belum Dibutuhkan Masyarakat, Program Internet Desa Pintar di Kuansing Dinilai Mubazir
Bupati Kuansing, H Mursini menyaksikan penandatanganan MoU program Internet Desa Pintar. (foto: kuan

TELUKKUANTAN - Senin (31/7/2017) kemarin, seluruh Kepala Desa se-Kuansing telah menandatangani kesepakatan kerja sama dengan PT Icon Plus untuk pemasangan internet masuk desa. Program tersebut diberi nama Internet Desa Pintar.

Icon Plus selaku penyedia jasa jaringan dan seperangkat peralatan lainya membebankan ke anggaran pemerintah desa. Pada tahun anggaran 2017 ini pemerintah desa harus merogoh kocek dalam-dalam untuk membayar pemasangan jaringan internet masuk desa tersebut.

Berdasarkan informasi yang dirangkum, pada tahun anggaran 2017 ini, pemerintah desa harus menganggarkan sebesar Rp19,6 juta yang akan dipergunakan untuk intranet sebesar Rp7,5 juta. Untuk Backhaul sebesar Rp3,750 juta. Untuk internet 10 Mbps sebesar Rp3,750 juta. Biaya instalasi awal sebesar Rp3 juta. Ditambah pajak 10 persen senilai Rp1,8 juta.

Sedangkan untuk pembuatan Hot Spot Area Publik dan pembuatan Web Desa serta pelatihan operator desa digratiskan oleh pihak Icon Plus. Sedangkan pembayaran kuota bulanan, pemerintahan desa harus membayar lagi sebesar Rp3 juta setiap bulannya.

Artinya, jika internet desa ini sudah tersambung ke masing-masing desa maka setiap desa harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp36 juta dalam setahun hanya untuk bayar kuota internet.

Melihat banyaknya dana desa yang disedot untuk program Internet Desa Pintar ini, salah seorang warga Kuansing yang berprofesi sebagai dosen, Raja Putra Samad menilai program tersebut setakat ini belum dibutuhkan oleh masyarakat di pedesaan. Dia menyebutkan, program yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat saat ini adalah program ekonomi kreatif.

Warga Kuansing lainnya, Arif Cahyadi mengharapkan pemerintahan desa lebih mendorong masyarakatnya untuk mempunyai unit-unit usaha bersama. Ketimbang menganggarkan untuk biaya Internet Desa Pintar itu.

"Kalau kita bercontoh ke daerah lain seperti yang ada di daerah Jawa Barat sana yang mereka prioritaskan adalah unit usaha di setiap desa. Karena di setiap desa pasti mempunyai produk unggulan dan yang bisa dijadikan ladang perekonomian. Dengan begitu masyarakat desa mempunyai usaha dan akan mengurangi angka pengangguran. Bukan dibuat terlena dengan gaya hidup kekinian," saran mantan mahasiswa Kuansing di Jakarta ini.

Senada, warga Kuansing lainya, Khairul Ihsan dalam menilai program internet masuk desa itu merupakan program yang kurang efektif dan tidak diperlukan bagi seluruh masyarakat.

"Bermacam-macam cara kaum kapitalis ini ingin mengahabisi uang rakyat desa. Melalui pola-pola iblis mereka menawarkan program-program yang intinya hanya ingin mengisap uang rakyat," terang Khairul Ikhsan.

Khairul Ikhsan mencontohkan, saking tidak diperlukannya program tersebut, dirinya mengambil sampel di Kecamatan Hulu Kuantan. Kata dia, di Hulu Kuantan hampir 90 persen masyarakatnya adalah petani dan nelayan. Keseharian masyarakat di sana itu menghabiskan waktu untuk bertarung mencari makan.

"Jangankan memainkan hape canggih yang bisa ber-wifi, punya waktu luang untuk bersantai saja mereka jarang," ucapnya.

Dia menilai program ini bisa diterapkan di daerah desa yang sudah maju dan area perkotaan. Tapi kalau daerah seperti Hulu Kuantan ini akan sangat mubazir dan tidak berguna tanpa faedah. (max/riauterkini.com)


Berita Lainnya

Index
Galeri