BANGKINANG - Polemik lima desa di perbatasan antara Kabupaten Kampar dengan Kabupten Rokan Hulu (Rohul) turut berimbas terhadap dunia pendidikan serta tenaga pendidik.
Melihat kondisi tersebut, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar ikut prihatin dengan polemik terjadi karena hal itu banyak dikeluhkan tenaga pendidik.
Sebelumnya, sekitar 35 guru berstatus PNS mengajar di sepuluh SDN dan SMPN di lima desa mengancam akan melakukan mogok mengajar. Para tenaga pendidik ini merasa kesal karena Surat Keputusan Sertifikasi mereka belum diterima. Dampaknya, para guru ini tidak menerima tunjangan sertifikasi.
Seorang guru di lima desa mengungkapkan nama mereka sebagai penerima tunjangan sertifikasi sudah diberi tanda merah pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) daring.
Para guru meyakini, nama mereka diberi tanda merah karena polemik tapal batas antara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rohul yang tidak kunjung selesai sampai tahun ini.
Sementara itu, M. Yasir Kepala Disdikpora Kabupaten Kampar mengatakan jika dana sertifikasi guru tidak cair karena polemik perbatasan, masalah tersebut seharusnya tidak perlu terjadi.
Ia mengungkapkan bahwa sekira 35 guru PNS tersebut memang masih digaji dari Pemkab Rohul. Namun demikian, dirinya tidak tahu persis penyebab hingga SK Sertifikasi para guru ini belum terbit.
Ditanya soal adanya ancaman mogok mengajar, Yasir menyarankan para guru PNS tersebut 'hijrah' ke Kabupaten Kampar. "Sudah, ke Kampar saja. Pasti selesai itu masalahnya," ujar Yasir kepada wartawan di Bangkinang, Kamis (20/4/2017) sebagaimana dikutip dari Riauterkini.com.
Menurutnya, soal kewenangan sepuluh sekolah negeri di lima desa perbatasan antara Kampar dan Rohul, sebenarnya bisa diselesaikan jika kedua kepala daerah mau duduk bersama, dan dimediasi Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman.
Diakuinya, polemik perbatasan yang berimbas terhadap dunia pendidikan tidak akan terselesaikan bila kedua daerah saling klaim, tanpa pernah duduk bersama.
Ia mengharapkan semua pihak memikirkan nasib pendidikan di lima desa sehingga tidak terganggu karena polemik perbatasan antara Kampar dan Rohul yang belum terselesaikan.
Yasir mengakui jika terus dibiarkan dan saling klaim, polemik perbatasan juga akan berdampak terhadap pelaksanaan UNBK atau ujian nasional, dan ujian akhir sekolah (UAS).
Di satu sisi, tambah Yasir, sepuluh sekolah negeri di lima sudah teregistrasi masuk wilayah administrasi Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.
Namun, untuk pelaksanaan UBNK dan UAS hingga penerbitan ijazah masih dikeluarkan oleh Disdikpora Kabupaten Rohul. (max/rtc)
