PEKANBARU - Kepala Subdit Kecamatan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, Drs Zaenal Arifin MSi mengapresiasi pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) Pekanbaru.
"Ada empat indikator menjadikan pengurusan IUMK Pekanbaru. Pertama pelimpahan wewenang pelayanan izin dari Wali kota ke Kecamatan, kedua paten izin oleh kecamatan, ketiga teknologi informasi berbasis komputerisasi yang memiliki database dan kerja sama dengan Bank BRI dan terakhir lauching izinnya," papar Zainal saat mejadi pemateri dalam acara Sosialisasi Perizinan Usaha Mikro dan Kecil Provinsi Riau, di hotel Ameera Pekanbaru, Selasa (15/12/2015).
Disampaikannya, dengan empat indikator tersebut Pekanbaru cocok menjadi role modelingnya IUMK. "Sebenarnya mungkin di Kabupaten dan Kota lain sudah ada namun yang melaporkan ke kita baru Kota Pekanbaru," ujarnya.
Ditempat terpisah, Ingot Hutasuhut, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pekanbaru mengatakan, Diskop Pekanbaru memang telah melakukan langkah percepatan tentang pertauran presdiden No 98 tahun 2014 tentang IUMK. "Konsolidasi terkait hal ini kami lakukan cepat dengan Satker terkait," sebut Ingot.
Dikatakannya, dari konsolidasi tersebut telah disusun draft perwako. "Alhamdulillah Wako menyetujuinya. Hal ini karena persoalan legalitas yang menjadi maslaha UMKM Pekanbaru terjawab sudah dengan IUMK," sambungnya.
Ke depan dengan beban Role Modeling, Diskop Pekanbaru ingin menyempurnakan instrumen pelayanan online IUMK. "Saat ini untuk meningkatkan pelayanan IUMK Camat telah menunjuk admin di Kecamatan dan bersama Diskop pekanbaru juga telah menunjuk pendamping UMKM. Langkah selanjutnya penyempurnaan situs onlinenya sehingga bisa juga diakses masyarakat yang akan mengurus IUMKM," katanya.
Hingga Selasa siang (15/12), database situs Diskop mencatat sebanyak 1.123 UMKM yang telah mengurus IUMK secara online. (das)
