PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri), Arsyadjuliandi Rachman menyindir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan manipulasi Surat Perintah Jalan (SPJ) dengan menggunakan teknologi (IT), sebab dalam penerapan e-goverment kawasan setempat telah meluncurkan aplikasi website yang terintegrasi di setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD).
"Laporan yang masuk ke saya, ada tenaga IT di Dinas/Badan disuruh bikin SPJ (dipalsukan), akuntan malah disuruh nyatat absensi. Jangan begitulah," kata Arsyadjuliandi Rachman seperti dikutip dari Antara, Kamis (17/11/2016).
Gubernur meluapkan kekesalannya karena ulah sebagian jajarannya itu sudah tidak bisa ditoleransi. Penggunaan program teknologi yang terintegrasi di masing-masing Satuan Kerja dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga mempermudah akses di internal pemerintahan.
"Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan saya tidak bisa basa-basi. Dari laporan yang masuk saya tidak akan konfirmasi kepada Pimpinan SKPD nya. Saya malah khawatir itu bisa dijadikan alat KKN ASN bersama Pimpinannya. Ke depan itu tidak ada lagi," katanya.
Hal tersebut disampaikanya dalam pertemuan dengan sejumlah stakeholder membahas persiapan Hari Anti-Korupsi Internasional yang digelar di Provinsi Riau pada 8-10 Desember mendatang.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur juga menegur pejabat eselon III dan IV yang tidak menghadiri rapat persiapan Peringatan HAKI.
Persoalan longgarnya kedisiplinan membuat Andi Rachman tampak kesal dengan ulah jajarannya yang tidak menunjukkan upaya serius. Kepada pimpinan Satuan Perangkat Kerja Daerah Lingkup Pemprov Riau, Andi Rachman meminta untuk menegur jajaran yang tidak hadir karena menurutnya penyelenggaraan HAKI sangat penting sebagai komitmen dalam pembenahan birokrasi setempat terhadap upaya pemberantasan praktik korupsi. (ade/ant)
