PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau mengucurkan dana Rp140 miliar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017 untuk membangun 2.000 unit rumah layak huni.
"Kami sudah lakukan verifikasi data RLH "by name by address".Jadi pada penganggaran APBD 2017 tercantum nama beserta alamatnya. Sekitar 2.000 rumah akan dibangun dengan anggaran Rp140 miliar," kata Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau Dwi Agus Sumarno di Pekanbaru, Rabu (16/11/2016).
Dikatakan Dwi sebanyak 3.200 data penerima RLH telah diverifikasi, namun untuk 2017 hanya ada 2.000 orang yang terdaftar. Sedangkan Anggaran per unit diestimasi pada kisaran Rp65-75 juta.
"Anggaran per unit besarnya tergantung pada lokasi yang akan dibangun, biayanya tentu berbeda di setiap kabupaten/kota. Masing-masing kabupaten/kota dibangun sekitar 120 unit rumah," kata dia seperti dilansir Antara.
Untuk teknis pembangunannya, kata Dwi, akan dilakukan oleh Dinas Ciptada yang bekerjasama dengan organisasi masyarakat setempat. "Akan dilakukan bersama masyarakat. Sesuai perkiraan satu rumah dua bulan dengan tiga mandor," sebutnya.
Ketika disinggung terkait batalnya realisasi pembangunan 2.000 RLH sementara sudah dianggarkan di APBD 2016. Dwi mengklaim persoalan tersebut terkendala regulasi yang mengharuskan validasi data by name by address.
"Realisasi fisik memang tidak dibangun pada 2016, semua diminta harus transparan jadi dilanjutkan implementasi pada 2017," sebutnya.
Pemerintah Provinsi Riau merancang melanjutkan program pengembangan Rumah Layak Huni. Ini dilakukan guna menuntaskan Kemiskinan Pemerintah Provinsi Riau. (max/ant)
