PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengajukan rencana perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 ke DPRD setempat.
"Ada beberapa asumsi mendasar dari sisi kondisi Riau sekarang ini yang harus menyesuaikan dengan konsep Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memiliki beberapa konsep nawacita," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi seperti dilansir Antara, Kamis (10/11/2016).
Menurutnya Riau arah pengembangannya sudah tidak bisa lagi bergantung pada sektor primer seperti minyak dan gas yang semakin mengecil. Riau, kata dia, sudah harus mengarah ke sektor yang bernilai tambah tinggi seperti bidang jasa, pariwisata, dan industri hilirisasi. "Itulah langkah yang harus dilakukan untuk membangun Riau semakin maju," imbuhnya.
Terkait visi menjadi pusat kebudayaan melayu di Asia Tenggara 2020, dia mengatakan itu tetap ada dan justru malah semakin meningkat lagi. Hal itu dilakukan dengan membentuk dinas kebudayaan dan pengembangan pariwisata berbasis badaya."Jadi tidak ada yang dihilangkan, justru menambah," tambahnya.
Sementara itu, DPRD Riau dalam pandangannya meminta Pemprov Riau memberikan laporan dulu sejauh mana Rencana Pembangunan Jangka Menengah terealisasi. Hal itu agar bisa diukur sejauh mana RPJPD sebelumnya sudah dilaksanakan.
"Dalam penyusunan revisi ranperda itu juga harus mengacu pada rencana tata ruang dan wilayah provinsi karena berkaitan dengan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Riau," ujar Anggota Fraksi PAN DPRD Riau, Syamsurizal.
Dari Fraksi Gerindra, Siswaja Muljadi menyebutkan hal senada bahwa RPJPD harus berpedoman pada RPJMD dan RTRW Riau. Pemprov harus bisa mensinkronkan RPJPD dengan RPJMD dan RTRW.
Tapi RTRW saat ini masih dibahas DPRD sehingga belum bisa dijadikan acuan. Dia juga meminta RPJPD harus disertai matriks dan sumber daya manusia yang jelas. (max/ant)
