PEKANBARU - Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2017 sudah sesuai dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru. Dengan begitu, jika ketuk palu sudah dilakukan, maka secara otomatis sudah bisa berjalan.
"RKPD kita sudah sesuai dengan OPD baru. Begitu nanti ketuk palu otomatis sudah dimulai," kata Plt Kepala Bappeda Riau, Rahmad Rahim, Senin (7/11/2016).
Menurut Rahmad yang saat ini juga menjabat Kadishub Riau, Desember mendatang, paling lambat pejabat yang akan duduk diposisi OPD baru sudah dilantik. Bersamaan dengan dikukuhkannya sejumlah pejabat lama yang duduk di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tak dilebur atau dipecah. "Desember paling lambat sudah dilantik OPD baru. Pejabat lama juga dikukuhkan nanti," ungkap Rahmad.
Dijelaskannya, untuk pembahasan anggaran OPD baru, tidak ada pembahanan kegiatan atau mengurangi anggaran. Semua berdasarkan hasil pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Rahmad mencontohkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Riau yang saat nantinya akan dipecah menjadi dua bagian. Pembagian anggarannya disesuaikan dengan nomenklatur saat pembahasan Musrenbang lalu. "Jadi yang diubah itu cuma struktur organisasinya saja. Kalau anggaran sesuai dengan Musrenbang, tidak dikurangi anggarannya, begitu juga kegiatannya," ungkap Rahmad.
Sebelumnya, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menginginkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Riau Tahun 2016 dapat berjalan terlebih dahulu sebelum melaksanakan Assessment eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. "Sebetulnya biar berjalan dulu APBD-P. Nanti pararel dengan itu," ujar Andi Rachman, sapaan akrab Gubri.
Pasca Perda Organisasi Perangkat Daerah disahkan, Kamis (3/11/2016) lalu, tentunya banyak yang berharap assessment bisa segera dilaksanakan, mengingat banyak terjadi perampingan dan perubahan SOTK berdampak bagi pejabat. "Kita siapkan open bidding (lelang jabatan, red) terlebih dahulu," imbuhnya. (max/mcr)
