PEKANBARU - Diperkirakan, kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat reklame tak berizin mencapai Rp100 juta. Pasalnya, saat ini banyak tiang reklame jenis neon box ilegal yang berdiri di beberapa titik di Kota Pekanbaru.
Seperti di persimpangan Jalan Soekarno Hatta dan Jalan Darma Bakti atau di persimpangan traffic light Jalan Durian, ada 5 buah tiang reklame jenis ini yang berjejer. Untuk 5 reklame yang berdiri di kawasan itu saja, potensi PAD yang dihasilkan mencapai Rp6 juta.
"Neon box tidak terlalu banyak. Pertiga bulan itu, lebih kurang Rp6 jutaan untuk lima tiang itu," kata Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Pekanbaru, Azharisman Rozie.
Di lokasi itu saja potensi kehilangan PAD sektor reklame mencapai Rp6 juta. Masih banyak lagi berjejer tiang reklame neon box jenis ini. Seperti di simpang Traffic Light Jalan Soekarno Hatta ada 5 tiang, simpamg Jalan Soekarno Ujung-Jalan Riau tepat di depan Polsek Payung Sekaki ada 6 tiang.
Selain di dua lokasi itu, masih banyak lagi tiang reklame jenis ini, seperti Traffic Light Jalan Riau simpang Jalan Yos Sudarso. Bahkan ada yang berdiri di simpang Jalan Riau-Jalan Ahmad Yani tepat di seberang rumah dinas Walikota Pekanbaru.
Selain itu, di Jalan Juanda serta di kawasan Mall Pekanbaru. Masing-masing lokasi itu setidaknya ada 5 sampai 6 tiang yang berdiri seolah legal lantaran dilengkapi lampu listrik yang terhubung dari satu tiang ke tiang lain.
Ada ditemukan sekitar 30 tiang reklame neon box yang tidak membayar pajak. Terkiat soal sinyalir illegal itu, dari perhitungan Dispenda Pekanbaru untuk display iklan tersebut tergantung dari luasan display. Jumlah tersebut bisa berkembang menjadi lebih besar lantaran sudah tayang selama sebulan.
"Kalau reklamenya tidak begitu banyak. Mereka juga harus punya IMB. Retribusi IMB di dinas tata kota. Tiang yang besar saja Rp600 ribu pertiga bulan," kata Rozie. (das)
.jpeg)