PALEMBANG - Minimnya jumlah guru besar pada perguruan tinggi swasta (PTS) yang ada di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Lampung, Bengkulu dan Bangka Belitung (Babel) menjadi perhatian Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah II, Slamet Widodo.
“Jumlah guru besar pada PTS di bawah Kopertis Wilayah II masih minim. Dari 7.000 dosen yang terdaftar pada 218 PTS baru 19 orang saja yang sudah berstatus guru besar atau profesor,” kata Slamet Widodo seperti dilansir Republika.co.id, Rabu (28/9/2016).
Menurut Slamet Widodo, jumlah dosen atau tenaga pengajar pada PTS di Kopertis II didominasi 60 persen dengan strata tiga (S3) dan 40 persen strata dua (S2).
“Untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia tenaga pengajar tersebut berbagai upaya telah dilakukan Kopertis II. Terkahir pada pertengahan September lalu, Kopertis Wilayah II sudah menandatangan kerjasama dengan Universitas Gajah Mada,” ujarnya.
Kerjasama yang ditandatangani Koordinator Kopertis II Slamet Widodo dengan Rektor Universitas Gajah Mada (UGM) Dwikorita Karnawati tersebut bertujuan memberikan dorongan kepada dosen yang memiliki kualifikasi pendidikan yang rendah, agar dapat memiliki meraih gelar doktor dan profesor atau guru besar.
“UGM kami untuk bekerjasama meningkat mutu dosen PTS di Kopertis II karena PTN karena status akreditasi yang telah dimiliki. Juga adanya pengakuanyang datang dari berbagai universitas di Eropa dan Amerika.,” kata Slamet Widodo yang juga guru besar Fisip Universitas Sriwijaya (Unsri).
Selain menjalin kerjasama, menurut Slamet Widodo, Kopertis II juga menghimpun informasi tentang kendala yang dialami oleh dosen di PTS untuk melanjutkan pendidikannya, seperti masalah ekonomi, dukungan dari perguruan tinggi, dan penulisan di jurnal internasional.
“Terhadap permasalahan tersebut Kopertis II berinisiatif telah melakukan pengawasan melalui mentoring dan evaluasi pada setiap semester. Beberapa hari kami telah memanggil 49 dosen yang mengalami kendala dalam melanjut kan pendidikan dan meminta kepada PTS yang bersangkutan untuk memberikan bantuan terhadap dosen tersebut,” katanya.
Untuk mengatasi kendala masalah ekonomi atau biaya pendidikan, menurut Slamet Widodo, pemerintah telah mempersiapkan beasiswa untuk dosen, seperti beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). “Namun setiap tahun beasiswa tersebut tidak banyak dimanfaatkan oleh dosen terutama untuk S3. Ini sangat kami sayangkan,” kata dia. (max/rol)
