TEMBILAHAN - Rapat paripurna ke-III masa persidangan II, tahun sidang 2016 tentang pandangan umum fraksi terhadap pidato Bupati Indragiri Hilir (Inhil) tentang Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2015 minim dihadiri Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD), Senin (22/8/2016).
Rapat Paripurna tersebut hanya dihadiri Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Aslimuddin dan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), Wiryadi. Sementara itu, Kepala SKPD lainnya hanya diwakili oleh Sekertaris dan jajaran saja.
Dikabarkan, para Kepala SKPD mengikuti kegiatan seremonial Bupati Indragiri Hilir, HM Wardan yakni Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerakan PKK ke 44 Tahun 2016 di Gedung Engkau Kelana.
Minimnya kehadirian Kepala SKPD tersebut diakui Sekretaris Daerah (Sekda) Indragiri Hilir, Said Syarifuddin kepada awak media usai Paripurna. Dia mengatakan bahwa ada dua kegiatan yang sangat penting.
"Ada acara yang sama, kebetulan kedua-dua sama-sama penting," kata Sekda kepada awak media. (Hadi)
- Parlemen
- DPRD INHIL
Paripurna Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2015 Minim Kepala SKPD
Tim Redaksi
Senin, 22 Agustus 2016 - 15:08:40 WIB
Rapat paripurna ke-III masa persidangan II, tahun sidang 2016 tentang pandangan umum fraksi terhadap
Tulis Komentar
IndexPilihan Redaksi
IndexPertamina Tambah Pasokan BBM di Lombok Jelang MotoGP Mandalika
Pertamina dan BP Jajaki Kerja Sama Migas, Soroti Lapangan yang Makin Tua
PTBA Kejar Produksi Batu Bara 50 Juta Ton, Laba Semester I Melonjak 218 Persen
Danantara Sumberdaya Indonesia Bakal Dievaluasi Sebelum 2027
Harga Perak Antam Hari Ini Stabil Rp 40.900, Emas Justru Turun
Agrinas Palma dan IPB Kembangkan Bioetanol Multifeedstock demi E20
Berita Lainnya
Index Parlemen
Anthropic Matikan Akses Internet Agen AI Internal Setelah Serangan ke Situs Pemerintah AS
Sabtu, 10 Oktober 2026 - 11:03:02 Wib Parlemen
Kreator Serial Eropa Debat Peran Drama Ubah Isu Iklim dan Politik
Rabu, 30 September 2026 - 15:41:01 Wib Parlemen
Harga BBM Subsidi Tak Naik sampai 31 Desember 2026, Ini Penjelasan Pemerintah
Selasa, 22 September 2026 - 07:42:32 Wib Parlemen
Hotel Melati di Mataram Beralih Jadi Kos, Pemkot Lakukan Pendataan Ulang
Sabtu, 19 September 2026 - 11:23:31 Wib Parlemen

