RIAUREALITA.COM — Jakarta — Ketidakakuratan data kemiskinan berulang kali menjadi persoalan yang menghantui penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia. Data yang digunakan untuk menentukan penerima manfaat ini dinilai bermasalah, sehingga berpotensi membuat warga yang seharusnya menerima bantuan justru kehilangan akses terhadap hak ekonominya.
Masalah Data Bukan Sekadar Salah Ketik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menyoroti serius persoalan data Desil yang dikeluarkan BPS. Menurutnya, masalah ini tidak bisa lagi dipandang sebagai kekeliruan teknis biasa karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat miskin.
"Saya mencermati dengan serius 'compang-campingnya' data Desil BPS yang berulang kali terjadi," kata Rieke dalam keterangannya, Kamis (3/9/2026).
Politikus dari Fraksi PDIP itu menegaskan bahwa ketika data kemiskinan cacat, negara dinilai gagal menjemput warganya yang berhak menerima bantuan. Ia mengaitkan hal ini dengan amanat Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang mewajibkan negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar.
Desakan Audit Investigatif ke BPS
Rieke mendesak pimpinan BPS untuk membuka suara terkait penyebab berulangnya persoalan data ini. Ia mempertanyakan apakah kekacauan tersebut lahir dari ketidakmampuan sistem pendataan atau justru terdapat unsur kesengajaan di dalamnya.
"Dua skenario wajib dijawab pimpinan BPS: apakah ini inkompetensi massif yang dibiarkan, atau rekayasa sistematis untuk membentuk narasi tertentu?" ujarnya.
Ia juga mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigatif terhadap BPS. Langkah ini dinilai perlu untuk memeriksa akuntabilitas penggunaan anggaran negara yang dialokasikan ke lembaga tersebut.
"Triliunan anggaran negara di APBN yang disalurkan ke BPS perlu akuntabilitas," tegas Rieke, seraya menyinggung dugaan penyimpangan anggaran yang berkaitan dengan upaya memengaruhi pemberitaan media.
Dampak Sistemik bagi Penerima Bantuan
Persoalan data yang tidak kredibel disebutkan memiliki dampak beruntun. Pertama, kebijakan pemerintah berisiko tidak tepat sasaran karena salah mengidentifikasi keluarga penerima manfaat. Kedua, kepercayaan publik terhadap birokrasi secara keseluruhan dapat terkikis.
Jika ditemukan unsur kesengajaan dalam kekacauan data ini, Rieke menilai kasus tersebut harus ditelusuri lebih lanjut dan berpotensi masuk ke ranah tindak pidana korupsi data. Ia mendesak Presiden membentuk tim independen untuk mengusut tuntas persoalan ini, apakah murni kelalaian atau terdapat konspirasi birokrasi.
"Saya tidak akan tinggal diam. Saya akan gunakan seluruh kewenangan DPR untuk memastikan keadilan bagi rakyat miskin yang tak pernah tercatat dengan benar. Harga mati: Data akurat untuk martabat rakyat!" ujar Rieke.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BPS belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan audit dan kritik yang dilayangkan. Masyarakat yang menantikan penyaluran bansos diharapkan tetap memantau pengumuman resmi dari pemerintah melalui kanal komunikasi Kementerian Sosial dan BPS untuk menghindari informasi yang tidak akurat.
