Pekanbaru - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mencabut status darurat sampah yang telah berlangsung selama seminggu pada Rabu (22/1), karena masalah sampah di Kota Pekanbaru dinilai mulai terkendali.
Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Roni Rakhmat, menyatakan bahwa setelah pencabutan status darurat, pihak ketiga diharapkan untuk lebih mengoptimalkan pengangkutan sampah. Ia menegaskan agar tidak ada lagi sampah yang menumpuk di Tempat Penampungan Sementara (TPS).
"Kami harapkan pihak ketiga lebih optimal dalam menjalankan tugas sesuai kontrak pengangkutan sampah," ujar Roni Rakhmat, Selasa (21/1/2025).
Roni juga menekankan bahwa PT Ella Pratama Perkasa (EPP), sebagai operator pengangkutan sampah, harus bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak kerjasama yang telah ditandatangani.
Mereka harus menjalankan pekerjaannya sesuai isi kontrak yang ada. Dimana operator harus mengangkut bersih sampah yang ada di sejumlah TPS. Jangan ada lagi sampah yang berserakan dan menumpuk di TPS.
Roni mengingatkan operator harus rutin melakukan pengangkutan sesuai kontrak yang ada. Mereka melakukan pengangkutan sampah dari lingkungan masyarakat hingga ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) II Muara Fajar.
"Betul-betul rutinitas, seusai kontrak untuk melakukan pengangkutan sampah tersebut," jelasnya.
Selain mendorong pihak ketiga untuk melakukan pengangkutan sampah secara optimal, pengawasan di lapangan juga perlu diperkuat. Pengawasan ini penting untuk mencegah angkutan mandiri yang membuang sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) ilegal.
Pembuangan sampah di TPS ilegal hanya akan menambah tumpukan sampah yang tidak dapat diangkut oleh operator.
Roni Rakhmat, telah meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), camat, dan lurah untuk berkoordinasi dalam melakukan pengawasan. Camat dan lurah diharapkan dapat mengawasi lingkungan masing-masing untuk memastikan tidak ada tumpukan sampah baru yang muncul.
.jpeg)
