Pekanbaru - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tengah mempertimbangkan usulan pembangunan rumah dinas untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru.
Pertimbangan tersebut mencakup ketersediaan lahan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan. Namun, kondisi keuangan Pemko Pekanbaru yang belum stabil menjadi salah satu kendala utama dalam merealisasikan rencana tersebut.
Usulan pembangunan rumah dinas ini disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Isa, kepada Sekretaris Daerah Pekanbaru, Zarman Candra, dalam sebuah pertemuan beberapa waktu lalu.
"Kalau usulannya ya kita terima, tapi lihat perencanaan nya dulu. Kapan mau dibuat, tentu kita menyiapkan lahan dulu," kata Zarman Candra, Jumat (10/1/2025).
Menurutnya, ini baru sebatas usulan dan masih melewati proses yang cukup panjang dan tidak serta merta langsung dibangun. Ia menilai tentu harus disepakati lahan mana yang digunakan.
Kemudian nanti juga harus dibuat dulu Detail Engineering Design (DED) terkait kontruksi bangunan tersebut.
"Ini kan tidak mungkin langsung (pembangunan.red) kan," jelas Zarman.
Seperti diketahui, kondisi keuangan Pemko Pekanbaru dalam keadaan defisit pada tahun 2024. Jumlah tunda bayar kegiatan di tahun tersebut mencapai Rp300 Miliar lebih.
Mayoritas nilai tunda bayar paling besar pada Dinas Perkim, dan Dinas PUPR Pekanbaru. Pemko Pekanbaru berupaya menyelesaikan tunda bayar tersebut pada tahun ini.
.jpeg)
