PEKANBARU - Hingga H-3 bulan suci Ramadan, belum ada satu pun pemilik usaha rumah makan dan restoran non Muslim yang mengurus izin operasional di Badan Pelayanan Terpadu Penanaman Modal (BPT-PM ) Kota Pekanbaru.
"Sampai sekarang memang belum ada, tapi biasanya begitu masuk bulan puasa baru mereka ramai-ramai mengurus izinya," kata Kepala BPT-PM Kota Pekanbaru, M Jamil, Jumat (3/6/2016).
Setiap masuk bulan Ramadan, pemilik rumah makan non Muslim diminta untuk mengurus izin operasional untuk berjualan di siang hari. Tahun lalu, setidaknya ada 150 lebih rumah makan dan restoran yang mengurus izinya ke BPT-PM.
"Setelah mereka mendapat izin oprasional kita akan berikan sticker. Kemudian kita minta mereka untuk membuat spanduk yang bertuliskan 'rumah makan dan restoran non muslim'. Spanduk itu wajib dipasang di depan tempat usahanya," terang Jamil.
Bagi pemilik rumah makan dan restoran non muslim yang akan mengurus izin oprasional usahanya selama bulan puasa, harus membawa surat-surat izin tempat usaha serta kartu identitas pemiliknya. Pihaknya menegaskan bahwa tidak akan ada pungutan biaya untuk pengurusan oprasional rumah makan dan restoran non muslim ini.
“Kalau ada izinnya yang sudah mati harus diperpanjang dahulu baru bisa memperoleh izin operasional berjualan di siang hari atau ada retribusi yang masih menunggak harus dilunasi,” sebutnya.
Pihaknya mengimbau kepada pemilik rumah makan non muslim untuk segera mendaftar kepada BPT-PM jika akan berjualan di siang hari. Karena dipastikan, bagi pemilik rumah makan, kedai kopi atau usaha sejenis ditemui saat puasa tetap buka tanpa ada izin, pihaknya BPT-PM bersama Satpol PP akan menindak secara tegas.
“Seperti tahun lalu kita akan tindak langsung dengan mengamankan kursi atau mejanya,” katanya.
Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru juga sudah membentuk tim monitoring yang akan melakukan pemantauan terhadap sejumlah tempat usaha selama bulan puasa. "SK anggota tim sudah disampaikan kepada bapak Walikota, sekarang kita menunggu disetujui saja," kata Jamil. (das)
