PEKANBARU - Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan meluncurkan sistem dan aplikasi pelayanan pertanahan online atau daring, di Provinsi Riau.
Dalam kesempatan itu, Ferry juga sekaligus menyaksikan penandatanganan kerja sama Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat dengan tiga kabupaten/kota Pekanbaru, Kampar dan Siak, di Pekanbaru, Minggu (15/5/2016).
"Kedepan orang darimanapun yang hari ini ada di Pekanbaru, Siak, Kampar dan sebagainya bisa mengurus tanah mereka disatu tempat pelayanan dan terintegrasi dengan cara online," kata Ferry Mursyidan Baldan, usai melakukan pelepasan balon tanda di-launching-nya sistem dan pelayanan pertanahan daring.
Menterin Ferry menjelaskan, saat ini baru ada beberapa kabupaten/kota di Riau yang menjalin kerja sama aplikasi pertanahan daring ini. Namun, kedepan semua akan ikut bergabung dan terintegrasi.
Ini formula proaktif pelayaan pertanahan oleh BPN yang sudah dilakukan diseluruh wilayah Indonesia, termasuk Riau.
"Namun, kalau provinsi lain menyebutnya pojok, atau pusat maka Riau menamai pondok layanan, mungkin terinspirasi dari pondok patin," ucap Menteri, bercanda.
Menteri berharap semoga nama pondok layanan yang diberikan Riau itu bisa menampilkan pelayanan yang nikmat dan enak seperti pondok patin.
Ia juga menegaskan dengan kemudahan pelayanan pertanahan daring ini maka BPN sudah bisa memaksimalkan pelayanan yang selama ini terbagi dua layanan Hak Guna Usa (HGU) dan tanah masyarakat.
"Kedepan walau akan bertahap semua layanan pertanahan menuju kemudahan dengan online dan terintegrasi kepusat," tuturnya.
Kini sambung Ferry Mursyidan Baldan, pihaknya sedang merancang semua jaringan akan terintegrasi.
"Jadi ketika ada yang butuh informasi yang berkaitan dengan BPN dan pertanahan dimana saja bisa berkonsultasi lewat layanan ini," tuturnya.
Ia juga mengagumi Kota Pekanbaru yang sudah mulai menerapkan layanan pemerintah secara daring. Karena memang hal tersebut sudah waktunya.
"Nanti hal ini akan menuju nasional, Pak wali tadi mengatakan sudah membuka layanan serba online, coba bayangkan kalau Pemkot sudah maju, kita tidak bergerak maka kita akan tertinggal," imbuhnya.
Ia menambahkannya, dengan layanan daring terintegrasi ini pemerintah daerah maupun pusat bisa melihat secara langsung berapa besaran perolehan Bea Perolehan Hak Atas Tanah atau Bangunan (BPHTB).
"Hari ini kita sudah bisa tahu berapa BPHTB yang dihasilkan Pekanbaru dan Riau," kata Menteri sambil mencontohkan membuka lewat "smartphone" atau telepon pintar miliknya. (max/ant)
