JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku terpaksa menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) di pulau reklamasi.
Alasannya, ia tak berdaya dengan adanya Pergub Nomor 206 tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) Pulau Reklamasi yang diterbitkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok.
Dengan adanya pergub tersebut, Anies mengaku mau tak mau harus menerbitkan IMB ribuan bangunan dan rumah mewah di pulau D hasil reklamasi.
Demikian disampaikan Anies Baswedan kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019).
“Yang mengerjakan ini (Pergub 206) semua cerdik, serius. Dan itu semua dikerjakan, dikebut sebelum saya mulai kerja. Ini yang bikin sebel,” sindir Anies.
Menurutnya, pergub dimaksud diterbitkan hanya beberapa hari jelang cuti kampanye Ahok saat maju di Pilkada DKI 2017 lalu.
Pergub tersebut, lanjutnya, memicu penerbitan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan Hak Guna Bangunan (HGB) di pulau reklamasi.
Berbekal HGB dab HPL, jelasnya, pembangunan di pulau D mulai dilakukan PT Kapuk Naga Indah (KNI).
Hal itu mengacu pada peta PRK dalam Pergub 206 tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) Pulau Reklamasi.
Tapi saat itu pengembang melakukan pembangunan tanpa mengantongi izin yang lantas memicu penyegelan yang dilakukan oleh dirinya pada Juni 2018.
Lantaran pembangunan yang dilakukan PT KNI sesuai dengan peta PRK, katanya, dirinya tak bisa berbuat apa-apa.
“Karena mereka melanggar perizinan membangun, bukan melanggar tata ruang. Tata ruangnya diikuti,” ulas Anies.
PT KNI, sambung Anies, lantas bisa mendapatkan IMB dengan hanya membayar denda dan mengikuti persidangan sebagaimana diatur dalam Pergub Nomor 128 Tahun 2012.
Selain itu, PT KNI berhak mengajukan permohonan penerbitan IMB karena memang tidak menyalahi aturan dan telah melunasi denda.
Atas alasan itu, Anies mengaku terpaksa menerbitkan IMB ribuan bangunan dan rumah mewah di pulau D.
