RIAUREALITA.COM — Antrean panjang kendaraan yang memadati sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di wilayah Riau mendorong pemerintah daerah mengambil langkah cepat. Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi mengajukan kuota tambahan bahan bakar minyak bersubsidi ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) pada Sabtu, 5 September 2026.
Kondisi di lapangan menunjukkan tekanan konsumsi energi kian meningkat drastis. Berdasarkan data Dinas ESDM, peningkatan kebutuhan harian masyarakat ini bertepatan dengan persiapan masa libur panjang Natal dan Tahun Baru di jalur transportasi lintas Sumatera.
Besaran Kuota Tambahan BBM Subsidi yang Diusulkan
Total volume bahan bakar bersubsidi yang diajukan ke pemerintah pusat mencapai 199.256 Kilo Liter (KL). Angka tersebut terbagi atas dua jenis bahan bakar operasional masyarakat:
- Bio Solar subsidi: 99.700 KL
- Pertalite kompensasi: 99.556 KL
Dinas ESDM memastikan persediaan Pertalite di Riau berada pada level aman hingga akhir tahun. Namun, pencadangan kuota ekstra tetap disiapkan agar stok SPBU tidak terganggu saat volume kendaraan liburan melonjak tajam.
Kriteria Kendaraan yang Berhak Membeli BBM Subsidi
Penyaluran kuota BBM jenis tertentu ini difokuskan untuk menjaga roda perekonomian sektor transportasi dan usaha kecil. Berdasarkan peruntukan di lapangan, kuota tambahan ini ditujukan bagi:
- Kendaraan angkutan logistik barang dan sembako
- Transportasi publik serta armada angkutan massal jalan raya
- Masyarakat pengguna kendaraan bermotor pribadi berhak sesuai ketentuan perundang-undangan
Ketua Dinas ESDM Provinsi Riau, Ismon, menegaskan bahwa kenaikan permintaan ini berpola teratur setiap triwulan keempat. Lonjakan arus distribusi barang kebutuhan pokok selalu memicu peningkatan permintaan Bio Solar di jalur-jalur arteri utama.
Jadwal Persetujuan dan Koordinasi Distribusi
Pengajuan kuota dari daerah saat ini masih berstatus usulan dan belum disahkan secara definitif oleh instansi pusat di Jakarta. Realisasi pasokan di lapangan bergantung penuh pada keputusan alokasi nasional.
"Pemprov Riau telah mengajukan kuota BBM jenis Bio Solar dan Pertalite. Tapi hingga saat ini masih tinggal menunggu persetujuan dari pusat dalam hal ini BPH Migas," kata Ismon.
Ismon menambahkan bahwa kemampuan anggaran negara menjadi faktor penentu disetujuinya angka pengajuan tersebut.
"Namun realisasi pengajuan penambahan kuota BBM jenis Bio Solar dan Pertalite tersebut tergantung pihak BPH Migas. Karena realisasi penambahan kuota tersebut juga tergantung kemampuan APBN," ujarnya.
Untuk mengawal ketersediaan fisik di stasiun pengisian selama proses evaluasi pusat berlangsung, pemda memperketat komunikasi teknis bersama badan usaha penyalur.
"Kami terus melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina Patra Niaga," tegas Ismon.
Keluhan Warga Terkait Antrean Bio Solar di Lapangan
Langkah pengajuan cadangan kuota ini bergulir di tengah keluhan masyarakat yang kesulitan memperoleh Bio Solar. Pada Jumat, 4 September 2026, antrean panjang mengular hingga memakan bahu jalan di SPBU Jalan Arifin Achmad, Pekanbaru.
Rendi Anggi, seorang pengendara di lokasi, mengaku gagal mendapatkan bahan bakar meski sudah mengantre sejak petang.
"Udah antre dari habis magrib tadi. Tiba-tiba pas giliran saya, katanya habis minyak," kata Rendi.
Ia menyayangkan buruknya komunikasi pengelola SPBU terkait kepastian sisa volume tangki kepada pengemudi yang sedang mengantre.
"Tadi sempat tanya ke petugas, eh dia marah. Kan aneh karena kita sudah berjam-jam antre," ujarnya.
Situasi serupa juga dialami Rendi pada malam sebelumnya di titik pengisian yang sama tanpa pemberitahuan awal dari petugas lapangan.
"Malam kemarin saya juga antre di sini, tepat di waktu yang sama jelang jam 22.00. Malam kemarin itu tinggal tiga atau lima kendaraan depan saya dan ini pas tinggal kendaraan saya," katanya.
Ketiadaan informasi stok membuat barisan mobil terus memanjang ke badan jalan raya sehingga memicu kemacetan lalu lintas sekitar.
"Enggak ada pemberitahuan, langsung dibilang minyak habis. Waktu kita tanya dia lari," ungkapnya.
Akses Informasi Resmi dan Pengaduan Penyaluran BBM
Masyarakat diimbau memantau saluran komunikasi resmi PT Pertamina Patra Niaga melalui call center 135 untuk memastikan ketersediaan pasokan di wilayah masing-masing. Laporkan segala bentuk pungutan liar maupun penyelewengan distribusi BBM subsidi kepada aparat berwenang setempat, serta hindari membeli BBM bersubsidi melalui perantara tidak resmi guna menjamin keselamatan berkendara.
