Komisi IV DPRD Pekanbaru Lakukan Hearing, Minta Tidak Terjadi Pengurangan THL di Pemko

PEKANBARU - Kalangan DPRD Pekanbaru terus berharap, rencana pengurangan THL oleh Pemko Pekanbaru, tidak terealisasi.

Hal ini diperkuat pula, dengan hasil rapat dengar pendapat (hearing), dengan OPD, dan tidak ada keluhan tentang pengurangan THL tersebut.

"Dari beberapa OPD yang hearing dengan kita, tidak ada yang menyampaikan tentang pengurangan THL. Seperti halnya Diskes, Disdik, Dinsos, Kesra, Perpustakaan dan Arsip serta lainnya. Mudah-mudahan tidak teralisasi (pengurangan THL)," kata  Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Ali Suseno. 

"Semua mitra kerja Komisi IV, mulai Dinas PUPR, Perkim, DLHK, Diskes, dan lainnya sudah dihearing berkaitan juga dengan APBD 2019. Memang kita harapkan, jangan lah rencana konyol itu direalisasikan. Masih ada solusi lainnya," tambah Ruslan.

Sebelumnya, Walikota Pekanbaru Firdaus MT mengungkapkan, keberadaan THL di sejumlah OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru, dinilai tidak efektif dan efisien. Sebab banyak pekerjaan yang seharusnya bisa dikerjakan dengan beberapa orang namun tenaga THLnya cukup banyak. Sehingga tidak efektif.

Langkah awal yang dilakukan Firdaus untuk mengurangi THL di OPD ini dilakukan dengan mengintruksikan ke kepala OPD agar melakukan pendataan kembali jumlah THL di OPDnya masing-masing. Jika dirasakan jumlahnya berlebih, maka segera diproses untuk pengurangan THL.

Setiap tahunnya Pemko mengelontorkan dana sekitar Rp 150 miliar, untuk membayar honor dan tunjangan hari raya bagi THL di lingkungan Pemko Pekanbaru. Jumlah THL yang ada di lingkungan Pemko Pekanbaru mencapai 5.847 orang.

Setiap bulanya mereka rata-rata mendapatkan bayaran lebih kurang Rp 2,1 juta di luar tunjangan hari raya sebesar Rp450 ribu. Artinya dalam satu tahun Pemko Pekanbaru harus mengeluarkan dana dari uang rakyat yang masuk di APBD lebih kurang Rp 25.650.000 untuk satu orang THL.


Galeri