PEKANBARU - Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Riau meminta kepala organisasi perangkat daerah untuk menyelesaikan administrasi gaji tunggal para aparatur sipil negara agar pendapatan tersebut bisa cair.
"Sudah banyak yang cair. Akan tetapi, ada yang belum. Penyaluran gaji tunggal yang terlambat itu tergantung pada kepala OPD-nya, apalagi sudah diberi waktu untuk menyelesaikan tugas secara administrasi," kata Sekda Pemprov Riau Ahmad Hijazi di Pekanbaru, Kamis (23/8/2018).
Sistem gaji tunggal sendiri terdiri atas unsur jabatan, kinerja, serta grade dan step. Grading adalah posisi jabatan, beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan.
Setiap grading dibagi lagi menjadi beberapa step dengan nilai rupiah yang berbeda. Dengan demikian, seorang ASN mempunyai jabatan sama tetapi gajinya berbeda tergantung pada capaian kinerjanya.
Sekda mengatakan bahwa pengguna anggaran harus punya tanggung jawab dan harus memahami belanja itu bukan sebatas membelanjakan. Akan tetapi, ada pertanggungjawaban, pelaporan, dan penilaian kinerja.
Menurut dia, tidak hanya selesai administrasi, lalu dana dicairkan, kemudian pekerjaan selesai. Akan ada penilaian juga melalui sistem akuntansi elektronik, laporan kinerja pemerintah daerah, hingga pada audit inspektorat dan badan pemeriksa keuangan.
"Ini yang belum betul-betul melekat dalam benak di setiap penyelengga negara. Bukan berarti setelah dibelanjakan, dipersiapkan administrasi pertanggungjawaban, kemudian persoalan selesai, kinerja juga diukur lagi," katanya.
Setelah itu, kinerja pemerintah juga akan diukur dengan capaian angka-angka statistik. Tidak hanya dapat anggaran, tetapi menunjuk pengguna dan kuasa pengguna anggaran. Selanjutnya, dikerjakan dan selesai.
"Setiap tahun juga akan ada penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Dalam Negeri, termasuk juga tanggung jawab kepada rakyat melalui DPRD," katanya.
