Dewan Minta SKPD yang Bendahara dan PPTKnya Dimutasi segera Usulkan Pengganti

Dewan Minta SKPD yang Bendahara dan PPTKnya Dimutasi segera Usulkan Pengganti

SIAK - Setelah Pemerintah Kabupaten Siak menggelar mutasi jabatan  belum lama ini, DPRD Kabupaten Siak meminta agar bendahara dinas yang diganti termasuk PPTK segera dicari pengganti.

" Hal ini menanggapi keluhan masyarakat yang punya kaitan dengan instansi termasuk rekan-rekan media," tutur Anggota DPRD Kabupaten Siak H Hasmar sebagaimana dikutip dari Riaugreen.com, Rabu (15/8/2018).

Menurut Hasmar, mutasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau bupati itu memang wewenang dan hak prerogatif yang bersangkutan, yakni mutasi dan rolling jabatan maupun promosi jabatan yang dilakukan.

Cuma, lanjut dia, harus juga disikapi akibat dimutasi di suatu SKPD misalnya, pergantian PPTK dan bendahara yang belum sempat berakhir tahun jamak  berjalan, tentunya terjadi hambatan dan perubahan di setiap administrasi di SKPD baik melakukan proses pencairan dan kebijakan melakukan kegiatan.

"Nah, seharusnya kalau sudah diganti hendaknya instansi terkait harus segera mencari pengganti, supaya pihak dinas dan pihak ketiga sebagai mitra tidak terhambat, baik untuk administrainya termasuk proses pencairan anggarannya," tegas Hasmar.

Hasmar menuturkan, sebagaimana kita ketahui misalnya saat ini pergantian bendahara di Infokom yang sangat erat kaitan dengan kegiatan dinas mereka dan juga erat kaitannya dengan seratusan media massa, yang mulai dari media online, cetak maupun elektronik ada di sana, sudahlah anggaran terjadi rasionalisasi, jumlah media yang begitu banyak, termasuk setiap pencairan dapatlah masing-masing sedikit.

"Pandangan kami secara kelembagaan maupun pribadi sebagai anggota DPRD, peran media selama ini mempublikasikan pembangunan Siak cukup baik termasuk kritikan yang sifatnya membangun, sangat baik dalam bermitra," ujarnya.

Hasmar berharap kepada setiap instansi, bukan saja di Infokom, jika PPTK maupun bendahara mereka dimutasi, agar kiranya segera mengusulkan penggantiannya, supaya tidak terjadi hambatan proses kegiatan dan pencairan anggaran di instansi tersebut.

Selanjutnya, Hasmar juga berharap, pergantian dalam rangka meningkatkan dan efesiensi kinerja harus benar-benar yang menguasai bidangnya, bukan yang diganti lebih profesional dari penggantinya.

"Itu akan menambah lemahnya kinerja ke depan, yang jelas mutasi yang dilakukan hendaknya lebih meningkatkan kinerja dan bisa mengefesiensi anggaran," tutupnya.


Berita Lainnya

Index
Galeri