TEMBILAHAN - DPRD Indragiri Hilir (Inhil) tetap berkomitmen, untuk memperjuangkan kondisi perkelapaan masyarakat di daerah tersebut.
Komitmen itu disampaikan oleh unsur pimpinan dan anggota DPRD Inhi saat Sidang Rakyat bersama Pemkab Inhil dan ratusan massa yang menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Rabu 25 April 2018 kemarin.
Seperti yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Inhil, Maryanto. Dikatakannya, harga jual kelapa sangat dipengaruhi oleh harga di pasaran dunia. Khusus hasil perkebunan kelapa petani di Kabupaten Inhil, sangat bergantung pada kondisi pasar di Negara Tetangga, seperti Malaysia dan Thailand.
Jika petani kelapa di Malaysia dan Thailand sedang memasuki masa panen, lanjut Maryanto, otomatis harga kelapa Inhil akan mengalami penurunan.
"Secara pribadi, saya pastinya selalu menginginkan harga kelapa stabil dan jika bisa terus melonjak naik. Tapi ada hal-hal yang membatasi kemauan kita," ujar politisi PDI P Inhil ini.
Untuk mengatasi persoalan yang terus berulang tersebut, kata Maryanti lagi, Pemerintah harus mengupayakan produksi lanjutan hasil produksi kelapa. Tetapi sekali lagi, menurutnya ada kondisi yang membatasi, seperti kemampuan keuangan daerah.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Inhil, Syahrudin menyatakan, untuk solusi jangka pendek dalam permasalahan harga jual kelapa saat ini, pihaknya akan mengusulkan kepada Pj Bupati Inhil, Rudyanto agar melakukan komunikasi dengan sejumlah perusahaan yang bergerak dalam produksi kelapa di Kabupaten Inhil.
Hari ini, menurutnya harga beli kelapa di perusahaan diharga Rp 1700, namun harga ditingkat petani hanya sebesar Rp 1200 – Rp 1300.
"Range selisih harga yang relatif besar ini, tentu ada masalah di jalur distribusinya. Makanya, kita akan mintakan Pemerintah Daerah, dalam hal ini melalui Pjs Bupati untuk coba melakukan pembicaraan dengan sejumlah perusahaan agar segera ada peningkatan harga beli," tambah politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Inhil ini.
Senada dengan itu, Anggota DPRD Inhil, Herwanissitas mengakui bahwa saat ini DPRD dan Pemkab Inhil sedang menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang akan mengatur tentang Tata Niaga Kelapa.
Dijelaskan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil yang akrab disapa Sitas ini, mungkin saja setakat ini ada pihak-pihak yang akan mempertanyakan rencana penerapan Sistim Resi Gudang (SRG) itu untuk kepentingan siapa? Namun dipastikannya, penerapan SRG akan menguntungkan petani kalapa dengan adanya kepastian harga jual kelapa.
"Ini upaya jangka panjang yang terus kita gesa untuk disegerakan yang diatur melalui Perda," imbuhnya. (Adv)
