Pembangunan Ruang Rawat Inap RSUD Puri Husada Tera

DPRD Inhil Pertanyakan Keberpihakan Pemkab Terhadap Kesehatan Masyarakat

DPRD Inhil Pertanyakan Keberpihakan Pemkab Terhadap Kesehatan Masyarakat
Anggota Komisi IV DPRD Inhil, Adriyanto.

TEMBILAHAN - Sudah tiga tahun berturut-turut, pembangunan ruangan baru di RSUD Puri Husada Tembilahan diusulkan, namun hingga kini, belum ada tanda-tanda usulan itu akan terwujud.

Padahal, RSUD Puri Husada sudah sangat jelas kekurangan ruang rawat inap, di mana saat ini, hanya ada 157 tempat tidur di rumah sakit tersebut.

Karena itulah, pembangunan penambahan ruang rawat inap dengan memerlukan dana sekitar Rp45 miliar itu sangat diharapkan.

''Sudah tiga kali diusulkan, tapi belum ada kejelasan, untuk 2018 ini juga terancam gagal,'' jelas anggota Komisi IV DPRD Inhil, Riau, Adriyanto, Senin (30/10/2017).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan bahwa sangat diharapkan pembangunan tersebut terlaksana tahun 2018, dengan bantuan dana sharing dari Pemerintah Provinsi Riau.

Namun jika Pemprov tidak memberikan bantuan, dikatakan pria yang akrab disapa H Ateng itu, mau tidak mau Pemerintah Kabupaten (Pemkab) sendiri yang harus membangunnya.

''Apabila ini tidak terlaksana, artinya keberpihakan Pemkab Inhil terhadap kesehatan masyarakat dipertanyakan. Apalagi pada KUA PPAS anggaran untuk RSUD Puri Husada di tahun 2018 jauh menurun, yaitu hanya Rp7 miliar yang mana pada tahun-tahun sebelumnya mencapai Rp11 miliar diluar dana BLUD,'' cetusnya.

Jika pembangunan itu kembali gagal di tahun 2018, dikatakannya tidak menutup kemungkinan pasien bisa diletakkan di lapangan terbuka karena kekurangan ruang rawat inap.

''Sekarang saja sudah ada kelas IV di RSUD itu, kelas IV itu ya pasien di selasar rumah sakit, jangan pula sampai nanti ada kelas V di lapangan terbuka,'' tukas Adriyanto.


Berita Lainnya

Index
Galeri