PEKANBARU - Konsep Smart City yang dipancang Wali Kota Pekanbaru, ternyata tidak seiring dengan ketersediaan anggarannya. Pada APBD 2018 yang kini dibahas DPRD Pekanbaru, Pemko Pekanbaru tidak mengalokasikan dana untuk program Smart City tersebut.
Hal ini diakui Ketua Pansus I DPRD Pekanbaru, Dian Sukheri S.IP. Dia mengatakan, dengan kondisi ini pihaknya akan memanggil langsung Walikota Pekanbaru Firdaus MT, untuk membicarakan persoalan ini.
"Kita di Pansus sudah sepakat memanggil Pak Walikota. Kita usahakan pekan ini undang Walikota membicarakan masalah ini. Sebab, kalau Smart City hanya slogan, untuk apa. Ini juga termasuk pembahasan Pansus Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD), yang akan dibahas," sebutnya, Minggu (5/11/2017).
Dijelaskannya, pemerintah dalam menciptakan Kota Smart City, seharusnya didukung oleh semua aspek. "Terutama anggaran. Sebab selama ini Smart City terus digadang-gadangkan, tapi realisasinya nihil," lanjutnya.
Parahnya lagi, program Smart City itu tidak tergambar dalam anggaran APBD 2018 ini. Dengan kondisi itu, apakah akan berjalan program ini, atau hanya slogan saja.
Sama halnya dengan slogan Trilogi, yang kini gaungnya kurang terasa. “Kami di Pansus sudah lihat di APBD 2018, anggaran untuk Smart City itu tidak tergambar. Lalu apanya Kota Smart City, mana anggaran pelaksanaannya," tegasnya.
Seharusnya Pemko Pekanbaru belajar dari daerah-daerah lainnya di Indonesia. Tanpa mengumandangkan slogan Smart City, tapi pelaksanaan pemerintahannya sudah terealisasi.
Seperti Kota Surabaya, Bandung dan lainnya, sudah menggunakan IT dalam menjalankan roda pemerintahan. Padahal, kota-kota tersebut tidak ada slogan Smart City. "Hal-hal seperti ini lah yang patut kita contoh," kata politisi PKS ini lagi.
Sumber: Tribunpekanbaru.com
