TEMBILAHAN - Sebanyak 142.991 jiwa kuota BPJS Kesehatan yang iuran perbulannya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil, Riau sudah penuh terisi.
Walaupun sudah over load, namun demikian, masih banyak masyarakat miskin yang belum tercover, sehingga Pemkab melalui Dinas Sosial melakukan verifikasi data yang ada, karena disinyalir banyak masyarakat mampu yang termasuk dalam 142.991 jiwa iurannya yang dibayarkan Pemkab Inhil itu.
Yang terjadi saat ini, ketika ada masyarakat miskin yang harus mendapat tindakan pengobatan, tidak bisa lagi ditanggung oleh Pemkab Inhil, karena kuota yang telah penuh tersebut, sementara proses verifikasi belum juga terselesaikan.
Menanggapi permasalah itu, Komisi IV DPRD Inhil menyarankan sementara menunggu proses verifikasi data selesai, Pemkab harus mengambil langkah dengan mengratiskan biaya berobat bagi orang yang benar-benar miskin.
''Kan RSUD Puri Husada itu punya Pemkab juga, ya gratiskan saja masyarakat yang berobat, kan tidak mungkin menunggu proses verifikasi selesai baru bisa berobat gratis, sementara jika sakit, harus segera diambil tindakan medis'' ujar Sekretaris Komisi IV, Herwanissitas seperti dilansir Goriau.com, Senin (16/10/2017).
Ia pun menegaskan, seperti yang tercantum dalam UUD 1945 bahwasanya fakir miskin dan anak terlantar ditanggung oleh negara, sehinga bila ada masyarakat miskin yang sakit, sudah menjadi tugas Pemerintah yang menanggung biaya pengobatannya.
''Kita juga mengingatkan, kepada yang mampu agar jangan berpura-pura miskin hanya untuk mendapatkan pengobatan gratis, kasian masyarakat kita yang benar-benar miskin,'' tukas Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
