Riau Rawan Korupsi, Ini Kata Plt Gubri

PEKANBARU - Provinsi Riau termasuk daerah paling rawan terjadi korupsi. Pernyataan ini disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menanggapi ini, Pelaksana Tugas Gubernur Riau Plt Gubri, H Arsyadjuliandi Rachman akan melakukan introspeksi terhadap jajarannya. Plt Gubri mengatakan, sedikit risih dengan masuknya Riau sebagai daerah rawan korupsi itu.

"Tentunya kita intropeksi lah ya, dengan apa yang telah ditetapkan oleh KPK," kata Plt Gubri seperti dilansir riauplus.com, Rabu (13/1/16) di Pekanbaru.

Untuk itu katanya, dia sudah memerintahkan kepada seluruh SKPD, untuk terus melakuan pembenahan di jajarannya. Terutama dengan melakukan zona bebas anti korupsi. Plt Gubri memaparkan, jika sejauh ini sudah ada lima SKPD yang menyatakan instansinya bebas korupsi.

"Kita juga mendorong SKPD lain dan kabupaten/kota untuk melakukannya," sebutnya.

Terkait akan dipanggilnya Plt Sekdaprov Riau oleh KPK untuk menjelaskan penyebab banyaknya kasus korupsi di Riau?Plt Gubri mengaku belum mengetahuinya. Namun dia berjanji akan mengkonsultasikannya terlebih dahulu.

"Nanti saya tanyakan sama Sekda. Saya belum tau itu (pemanggilan Sekda-red) dan kita tunggu saja," tegasnya.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan enam daerah di Indonesia yang rawan korupsi. Keenamnya provinsi itu yakni, Sumatra Utara, Riau, Banten, Aceh, Papua, dan Papua Barat. Bahkan dalam waktu dekat, KPK akan memanggil keenam Sekda provinsi itu.

"Kami minta Sekda enam provinsi ke KPK menjelaskan apa permasalahannya. Tiga provinsi pertama (Sumatra Utara, Banten, Riau) kasusnya banyak, tapi tiga terakhir (Aceh, Papua, dan Papua Barat) ada dana otonomi khusus yang lumayan besar," kata Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan. (das/rpc)