PEKANBARU - Dana sertifikasi guru di Pekanbaru pada triwulan III sampai kini belum dibayarkan. Penyebabnya, uang yang berasal dari pemerintah pusat ini belum ditransfer ke kas daerah melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru.
Demikian dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Abdul Jamal kepada wartawan. Selain itu, Surat Keputusan (SK) sertifikasi guru yang dikeluarkan pemerintah pusat sampai kini juga belum rampung. "Dari total 4.000 guru, sudah masuk 3.000 lebih SK sertifikasinya, tapi tetap kita verifikasi," kata Jamal di Pekanbaru, akhir pekan kemarin.
Untuk verifikasi ini sebenarnya dua kali setahun. Triwulan I dan triwulan II sudah diverifikasi satu kali. Pada triwulan III diakuinya memang lambat, karena harus verifikasi ulang."Jadi verifikasi itu ada dua kali sesuai SK para guru. Jadi guru-guru itu kita validasi ini juga butuh waktu," sebutnya.
Ia menjelaskan, proses verifikasi itu, instansinya melakukan cek absen. Kemudian SK perorangan, untuk memastikan benar atau tidak guru yang bersangkutan mengajar. Kemudian ada administrasi yang musti dilengkapi. Ini yang memakan waktu, sehingga proses pembayaran uang sertifikasi sedikit terlambat.
Jadi, permasalahan sekarang bukan saja ada di Dinas Pendidikan. Kalau masalah verifikasi, kata dia, mungkin satu atau dua minggu bisa selesai, masalahnya juga uang belum ditransfer oleh pemerintah pusat.
"Saya sudah bicarakan dengan Pak Alek (Kepala BPKAD). Dari pusatnya juga belum masuk. Memang agak terlambat tapi pasti akan dibayar," kata dia.
Ia memperkirakan, paling lambat di pertengahan November sudah rampung. Ia pun berjanji akan secepatnya diselesaikan. "Makanya administrasi kami siapkan secepatnya. Kami terus bekerja, begitu uang masuk, langsung kita bayarkan," imbuhnya. (max/mcr)
