SIAK - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak mengkritisi ketidakhadiran kepala dinas perhubungan daerah setempat pada sidang paripurna yang diagendakan untuk membahas rancangan peraturan daerah tentang restribusi pajak guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Ini menjadi catatan besar bagi pemerintah daerah. kami minta kepala daerah bisa mengevaluasi rekan-rekan SKPD yang ada di lingkungan Pemkab Siak," kata Ketua DPRD Kabupaten Siak, Indra Gunawan saat memimpin sidang paripurna, dilansir Antara, Senin (3/10/2016).
Dia mengatakan, seharusnya perwakilan Dinas Perhubungan bisa hadir di sini karena pembahasan Ranperda ini akan berhubungan dengan kinerja mereka.
"Karena beberapa Ranperda yang kita bahas hari menyangkut tentang perhubungan dan merupakan bagian dari kinerja dinas perhubungan kedepannya. Apakah harus kita tanyakan ke forum ranperda ini akan tetap disahkan atau ditunda?," sambung anggota dewan yang lainnya.
Sementara itu katanya lagi tidak ada koordinasi terkait dengan ketidakhadirannya kepala dinas perhubungan pada sidang paripurna kali ini. Bahkan juga tidak ada perwakilan sama sekali dari Satker tersebut.
Beda halnya dengan Zulfi Mursal yang menyarankan pengesahan Ranperda tersebut tetap dibacakan dan dilanjutkan meski tanpa kehadiran Kadis Perhubungan. Menurutnya ini agenda penyampaian laporan dari Pansus.
"Hari ini adalah laporan Pansus, tidak harus menunggu kehadiran bupati ataupun Kadis Perhubungan," katanya.
Pada paripurna yang disampaikan oleh Pansus C DPRD kabupaten Siak tersebut salah satu diantarqnya mengenai restribusi terminal dan parkir untuk meningkatkan PAD daerah yang setempat, yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki kedepannya.
Sementara itu wakil Bupati Alfedri menyatakan akan mengevaluasi SKPD yang tidak bekerja dengan baik. Katanya hal tersebut hanya sebatas untuk mengingatkan Satker.
"Ini akan menjadi perhatian kami untuk mengevaluasi SKPD yang tidak bekerja dengan baik. Kami akan segera mengingatkannya," katanya dengan singkat usai paripurna. (max/ant)
