RIAUREALITA.COM — Pemerintah mengevaluasi penggunaan anggaran pendidikan sekitar Rp824 triliun per tahun sebelum merinci kebutuhan dana program pendidikan gratis dari SD hingga perguruan tinggi. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan grand design pendidikan sedang disusun agar belanja negara yang tersebar di pusat dan daerah itu memberi manfaat maksimal. Evaluasi mencakup angka partisipasi sekolah hingga skor PISA.
Pernyataan itu disampaikan Suahasil dalam konferensi pers di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (24/9). Ia menyebut evaluasi menyeluruh diperlukan sebelum pemerintah menetapkan angka final.
Anggaran Rp824 Triliun Tersebar di Pusat dan Daerah
Suahasil membeberkan total anggaran pendidikan mencapai sekitar Rp824 triliun per tahun. Dana itu tidak hanya berada di pemerintah pusat, tetapi juga mengalir ke kas daerah melalui APBD.
"Sebelumnya saya sampaikan ya ke konita juga, Rp824 triliun. Nah kita melihat bahwa Rp824 triliun ini, kan ada yang di pusat, ada yang masuk ke APBD," ujar Suahasil.
Di tingkat pusat, anggaran pendidikan tersebar di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Agama, serta sejumlah kementerian lain. Sebaran inilah yang membuat pemerintah perlu memetakan ulang alokasi sebelum menambah beban baru ke anggaran.
Evaluasi Menyasar Angka Partisipasi hingga Skor PISA
Pemerintah meninjau kembali desain dan hasil anggaran pendidikan yang selama ini berjalan. Suahasil menyoroti output yang diperoleh setelah anggaran pendidikan dipatok 20 persen.
Evaluasi mencakup angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, hingga skor Programme for International Student Assessment (PISA). Arahan Presiden Prabowo, kata Suahasil, adalah menyusun grand design berdasarkan temuan itu.
"Kita tahu output kita, angka partisipasi kasar sekian, angka partisipasi murni sekian, PISA skor kita sekian, dan seterusnya. Jadi arahan dari Bapak Presiden adalah untuk membuat grand design," ujarnya.
Cakupan Evaluasi: SD sampai Perguruan Tinggi
Peninjauan dilakukan menyeluruh, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Pemerintah juga mengevaluasi ekosistem program pendidikan yang sudah berjalan.
- Sekolah Rakyat
- Sekolah Unggul Garuda
- Sekolah terintegrasi
- Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)
"Kita desain dulu, tapi saya rasa arahan dari Bapak Presiden untuk melihat lagi secara komplit, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, lalu ekosistem yang kita miliki sekarang, ada Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, sekolah terintegrasi, lalu kemudian ada LPDP, ada ekosistem yang luar biasa," tutur Suahasil.
Belum Ada Rincian Kebutuhan Anggaran
Suahasil menegaskan pemerintah masih mengerjakan desain tersebut. Kebutuhan anggaran khusus untuk program pendidikan gratis belum dirinci.
"Kita sedang kerjakan, dan pasti akan kita sampaikan ke masyarakat," ujarnya.
Bagi pelaku pasar, sinyal ini menunjukkan ruang fiskal masih dijaga ketat. Program baru berpotensi mengubah postur belanja negara, sehingga arah grand design pendidikan menjadi salah satu faktor yang dipantau investor menjelang penyusunan anggaran tahun depan.
