RIAUREALITA.COM — Samarinda — Antrean kendaraan mengular di sejumlah SPBU Kalimantan Timur (Kaltim) kembali terjadi. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menilai akar masalahnya bukan distribusi, melainkan keputusan pengurangan alokasi BBM subsidi oleh pemerintah pusat.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji secara terbuka mempertanyakan kebijakan tersebut. Ia menegaskan pemda telah mengajukan usulan kuota berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, namun keputusan akhir tetap di tangan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Pertamina.
“Kalau kuota memang kita sudah memberikan, kuota itu terhadap Pertamina. Nah, kita juga mempertanyakan kenapa kuota ini kok dikurangi. Jadi, kami ingin Pertamina supaya memenuhi kuota tersebut,” ujar Seno Aji di Samarinda, Rabu (9/9/2026).
Kekurangan Kuota Capai 526 Ribu Kiloliter
Data Biro Perekonomian Setdaprov Kaltim menunjukkan jurang pemisah yang lebar antara usulan daerah dan ketetapan pusat. Pada 2025, Pemprov Kaltim mengusulkan kuota Pertalite sebesar 995.323,63 kiloliter, tetapi BPH Migas hanya menetapkan alokasi 620.624 kiloliter. Artinya, ada selisih 374.699,63 kiloliter.
Kondisi memburuk pada 2026. Usulan kebutuhan daerah justru naik 3,98 persen menjadi 1.034.972,72 kiloliter. Namun, alokasi yang disetujui malah turun menjadi 508.400 kiloliter.
Total kekurangan kuota tahun ini mencapai 526.572,72 kiloliter dari kebutuhan yang diajukan. Penurunan alokasi dibanding tahun sebelumnya mencapai 18,09 persen.
Pemda Tak Punya Kewenangan Menentukan Kuota
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kaltim Iwan Darmawan menjelaskan posisi pemda yang terbatas. Pihaknya hanya bertugas merekapitulasi data kebutuhan dari 10 kabupaten/kota untuk diteruskan ke pusat.
“Kami tidak punya kewenangan. Jadi, jatahnya sudah ditentukan oleh pusat,” tegas Iwan.
Target Pemulihan: Seminggu
Seno Aji meminta perbaikan dilakukan cepat. Ia mengaitkan kelangkaan BBM dengan kondisi ekonomi Kaltim yang sedang tertekan akibat penurunan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) di sektor pertambangan. Gelombang pengangguran dikhawatirkan makin dalam jika masalah ini berlarut.
“Ya, mudah-mudahan dalam waktu seminggu ini tetap bisa dikembalikan. Karena kalau nggak dikembalikan, maka Kalimantan Timur akan berdampak. Sudah RKAB kita turun semua, masyarakat banyak pengangguran. Sekarang tambah lagi kekurangan BBM,” kata Seno.
Pemprov Kaltim saat ini menjalin komunikasi intensif dengan BPH Migas, Pertamina Pusat, dan PT Pertamina Patra Niaga untuk mencari solusi. Terkait dugaan mafia BBM, Seno Aji memilih tidak berspekulasi karena belum ada bukti valid. Fokus pemda adalah memastikan hak warga atas energi bersubsidi terpenuhi secara adil di setiap SPBU.
