TEMBILAHAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) meminta salinan kontrak delapan proyek Dana Alokasi Khusu (DAK) yang telah diumumian beberapa hari lalu.
Permintaan itu disampaikan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Inhil, Zulbahri saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) yang dipimpin langsung Ketua Komisi III Iwan Taruna dan hadiri Plt Kepala BMSDA, Rudiansyah dan jajaran, Kamis (4/8/2016).
"Kami meminta semua anggota komisi III dapat kontrak 8 paket proyek DAK yang sempat heboh lalu," kata Zulbahri.
Dia mengatakan, kontrak tersebut sebagai acuan untuk pengawasan anggota DPRD terhadap proyek 'jumbo' dengan pagu total Rp186 miliar itu.
"Kalau tidak ada kontrak apa yang mau kami awasi, itu sebagai landasan kami kalau turun ke lapangan," sebutnya.
Dia memastikan, mereka tidak akan berurusan langsung dengan pihak pelaksana lapangan.
"Kalau kami turun kami juga akan membawa Dinas dan tentu kami berusaha untuk tidak berkaitan dengan pelaksana," ujarnya.
Menanggapi permintaan anggota Komisi III, Plt Kepala DBMSDA Indragiri Hilir, Rudiansyah menuturkan bahwa pihaknya telah melakukan MoU dengan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang terdiri Pemda Inhil dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tembilahan.
"Kita sudah menjalin kerjasama dengan Tim TP4D. Dan mengenai salinan kontak nanti kita berikan," tukas Rudiansyah. (Hadi)
