JAKARTA - Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla mengatakan, meski para guru melakukan demo berkali-kali, negara tidak mungkin menaikkan anggaran. Pasalnya, jika pemerintah mengikuti keinginan tersebut, maka anggaran dari pos lain harus dikorbankan. Hal tersebut justru akan mengacaukan kebijakan anggaran pemerintah.
Menurut Kalla, bila guru berharap agar kesejahteraannya naik, maka hal itu bisa dilakukan dengan cara membantu upaya pemerintah untuk memperbaiki perekonomian negara. Hal tersebut tidak bisa dicapai dengan demonstrasi.
"Mau guru demo berkali-kali, tidak mungkin (anggaran) kita naikkan, karena (negara) harus bayar yang lain," ujar Jusuf Kalla seperti dilansir dari tribunnews.com, Jumat (27/5/2016).
Untuk itu, Kalla mengingatkan guru harus mensyukuri hal tersebut. Walaupun ia akui kesejahteraan guru di Indonesia belum semuanya sebaik guru di Malaysia atau di Singapura.
Masih dari penuturan Kalla, bila guru menuntut kenaikkan kesejahteraan dengan cara berdemo, menurutnya cara tersebut salah. "Justru dengan demo guru malahan berpotensi mengurangi kesejahteraannya," ujar dia.
Tidak hanya itu, bila pertumbuhan ekonomi merosot, maka pemasukan negara akan turun dan anggaran untuk pendidikanpun ikut turun. Karena sesuai Undang-Undang (UU) negara harus menganggarkan 20 persen dari APBN untuk pendidikan, berapapun besaran APBN-nya.
"Untuk meningkatkan kesejahteraan, guru harus bekerja dengan baik, mencetak penerus bangsa yang memiliki daya saing tinggi.
Dengan demikian pertumbuhan ekonomi akan terdongkrak, dan anggaran pendidikan pun ikut naik," pungkas Wapres. (anm/tnc)
