JAKARTA - Sidang perdana Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasil Pilpres 2019 akan digelar hari ini, Jumat (14/6/2019).
Pada sidang perdana MK, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) bakal kembali membatasi penggunaan media sosial dan WhatsApp (WA).
Kominfo menegaskan, kebijakan pembatasan akses internet ini masih bersifat kondisional.
Jika eskalasi berita hoax dan hasutan meningkat sangat luar biasa saat sidang perdana MK, maka akses internet akan dibatasi, seperti yang terjadi saat kerusuhan 21-22 Mei di Jakarta.
Sebaliknya, jika penyebaran berita hoax tidak terlalu masif, Kominfo tidak akan melakukan pembatasan medsos dan WA.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara mengatakan, penyebaran hoaks jelang sidang MK jauh berkurang dibanding pengumuman pemenang Pemilu 2019 pada 21 hingga 22 Mei lalu.
“Waktu tanggal 22 itu, hoaks yang beredar banyak. URL (Uniform Resource Locator) artinya kanal yang dipakai penyeberan juga banyak,” kata Rudiantara dalam acara pisah sambut anggota Dewan Pers di Jakarta Pusat, Rabu (12/6) malam.
Menurut Rudiantara, URL itu sudah banyak ditakedown oleh Kemenkominfo sehingga sarana penyebaran hoax bisa ditekan.
“URL-nya itu ada 600-700 per hari yang kami takedown pada 23 Mei. Lalu pada 24 Mei itu 200 URL. Karenanya kan dinormalkan. Sekarang sih alhamdulillah masih ada hoaks, karena hoaks itu kan enggak pernah hilang tapi URL-nya yang dipakainya sudah di level 100,” beber Rudiantara.
Rudiantara mengatakan, pada sidang perdana MK, penggunaan media sosial tetap normal. Namun, apabila terjadi peningkatan penyebaran hoax yang siginifikan, pembatasan medsos akan kembali dilakukan.
“Nanti kalau naik lagi ya kami lihat. Ya saya sih berharapnya tidak sih. Masyarakat juga ini menjadi tanggung jawab dunia media sosial tidak mengunakan sebagai alat menghasut ya,” tandas Rudiantara.
