BOGOR - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan bahwa pemerintah sudah punya skema yang bijaksana untuk menyelesaikan masalah honorer K2 (kategori dua).
Ini disampaikan Moeldoko saat ditanya mengapa Presiden Joko Widodo maupun menteri tidak ada yang menemui perwakilan honorer K2 ketika mereka menggelar demonstrasi dan menginap di seberang Istana Merdeka, 30-31 Oktober lalu.
"Sebenarnya bukan enggak mau nerima, sama-sama padat semua (agendanya) kemarin. Ya sebenarnya kan secara umum skemanya sudah ketemu, ada melaui tes, standarnya seperti itu," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (2/11/2018).
Bagi honorer K2 yang sudah mengikuti tes CPNS namun tidak lulus, masih ada skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kalau tidak lulus juga, opsi terakhir adalah pendekatan kesejahteraan dari pemerintah daerah masing-masing. "Saya pikir skema itu sudah yang bijaksana," jelas mantan Panglima TNI ini.
Saat disinggung tentang keberatan honorer K2 mengenai batas usia 35 tahun bagi yang ikut tes CPNS, Moeldoko menyatakan aturannya memang begitu.
"Nanti kalau semuanya permisif (pada aturan), kita mau korbankan untuk sekian puluh tahun nanti tenaga kerja kita yang mengabdi di birokrasi. Kalau enggak optimum, masyarakat yang marah," jelasnya.
