JAKARTA - Kondisi politik saat ini, dinilai menempatkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam situasi yang dilematis. Tergabung dalam koalisi oposisi, PKS harus memenangkan capres-cawapres Prabowo-Sandi.
Di sisi lain, partai berlambang bulan sabit kembar itu juga dibayangi ancaman ambang batas parlemen (parliamentary threshold) empat persen. “Karena indikasi politik, termasuk hasil lembaga survei menunjukkan PKS terancam tak bisa memenuhi target empat persen parliamentary threshold,” ujar pengamat politik Afriadi Rosdi di Jakarta, Minggu (28/10/2018).
Ketua Pusat Kajian Literasi Media itu juga melihat PKS kian tak solid. Hal itu terlihat jelas dari banyaknya pengurus dan kader PKS di daerah yang memutuskan hengkang dari partai pimpinan M Sohibul Iman tersebut. Terlebih, para pengurus dan kader partai yang hengkang langsung bergabung dengan Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI).
Ormas itu diinisiasi mantan Presiden PKS Anis Matta dan kolega dekatnya seperti Fahri Hamzah. “Bisa diprediksi GARBI ini akan berkampanye kepada seluruh kader untuk tidak memilih PKS di Pemilu Legislatif 2019,” katanya.
Afriadi menduga, PKS sedang mengharapkan efek ekor jas atau coattail effect dari cawapres Sandiaga Uno. Buktinya, Sohibul Iman mengeluarkan surat edaran bernomor: 05/D/EDR/DPP-PKS/2018 tentang Optimalisasi Anggota Legislatif DPR RI untuk kampanye cawapres Sandiaga Uno.
Melalui surat edaran bertanggal 17 September 2018 itu Sohibul meminta seluruh anggota fraksi partainya di DPR mengerahkan semua sumber daya guna mengampanyekan Sandiaga secara optimal.“Sekarang PKS berharap dari coattail effect Sandiaga Uno. Ini senjata terakhir yang dimiliki PKS untuk memelihara asa menembus parlemen,” pungkas Afriadi.
