TEMBILAHAN - Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan diminta, untuk memperhatikan kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Negeri Seribu Parit.
Permintaan tersebut disampaikan Fraksi Nasdem Plus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil terkait dengan turunnya realisasi pendapatan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 sebesar Rp 29 miliar.
"Pendapatan daerah turun sebesar Rp 29 miliar lebih atau sekitar 1,64 persen dibanding dengan realisasi pendapatan daerah di tahun 2016," ujar Juru Bicara Fraksi Nasdem Plus DPRD Inhil, Muhaimin dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.
Dijelaskan, penurunan pendapatan daerah ini, tentunya harus menjadi catatan penting bagi kepala daerah, untuk lebih meningkatkan kinerja OPD terkait.
Seperti pada rendahnya realisasi penarikan Pajak dan Retribusi Daerah, lanjut Muhaimin, yang menampakkan bahwa kinerja penertiban dan pengawasan terhadap penarikan Pajak dan Retribusi Daerah masih lemah, meski dalam pelaksanaan penarikan Pajak dan Retribusi Daerah bersifat mengikat.
"Fraksi kami menilai rendahnya kualitas sistem pengendalian intern Pemkab Inhil dalam sektor penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga memunculkan potensi tidak dapat diperolehnya PAD secara maksimal. Kemudian, rendahnya daya inovasi dan kreativitas dari OPD dalam menggali dan merealisasikan target PAD, serta rendahnya pengawasan di lapangan, sehingga menyebabkan potensi-potensi PAD tidak dapat digali secara maksimal," tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Inhil, H Said Syarifuddin mengaku sependapat dengan saran Fraksi Nasdem Plus bahwa untuk mencapai peningkatan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah harus lebih meningkatkan penertiban dan pengawasan terhadap penarikan pajak.
"Kedepannya, kami akan berupaya melakukan inovasi dan meningkatkan kreativitas untuk menggali dan merealisasikan target dan potensi PAD secara maksimal," pungkasnya. (Adv)
