PEKANBARU - Rapat Banggar DPRD Riau dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Riau tentang pembahasan KUA-PPAS RAPD Murni tahun 2018 berlangsung alot.
Salah seorang anggota Banggar, Muhammad Adil mencurigai, program yang dicantumkan dalam KUA-PPAS RAPBD Murni 2018 banyak untuk kepentingan Gubernur Riau, terutama dalam memenangkan Pilgubri, 2018 mendatang.
"Ini kan mau tahun politik, mau Pilgubri tahun depan. Jangan-jangan program kerja yang disusun Pemprov, berkaitan semua dengan program untuk mensukseskan gubernur dalam Pilgubri, ini tidak boleh terjadi," kata Muhammad Adil usai rapat, Kamis (20/07/2017).
Hal ini menurutnya bukan tanpa alasan, tidak dilibatkannya DPRD Riau dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi salah satu alasannya. Seyogyanya, wakil rakyat dilibatkan dalam penyusunan RKPD yang dimaksud.
"Saya aja baru tau kalau RKPD sudah ditandatangani gubernur. Dalam mekanismenya, begitu RKPD ditandatangani gubernur, maka ia menjadi KUA-PPAS yang nantinya menjadi RAPBD dan APBD. Bagaimanapun anggota dewan mesti dilibatkan," ungkapnya.
Tidak hanya sampai di situ, ia mengkritisi sikap Gubernur Riau yang dianggapnya hanya memikirkan Riau dengan sendirinya tanpa melibatkan anggota dewan.
"Jawaban TAPD tadi simpel saja, katanya mereka sudah bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau begitu, dalam RAPBD nanti, kita akan cek satu persatu program gubernur, kita tidak ingin APBD dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi," sebutnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, rapat Banggar dengan TAPD tadi tidak bisa dilanjutkan karena TAPD tidak membawa data tentang Pendapatan Asli Daerah atau PAD Riau secara rinci. Untuk itu, rapat akan dilanjutkan Sabtu mendatang di Gedung DPRD Riau.
"Rencananya Sabtu nanti, kita akan rapat kembali," tutup politisi Hanura ini. (Max/Riauterkini.com)
