JAKARTA - Pemerintah berencana membentuk otoritas guna mengelola sepuluh kawasan strategis pariwisata di Indonesia. Upaya tersebut dimaksudkan untuk menggenjot sektor pariwisata yang berada di Tanah Air.
“Kita tadi rapat untuk merumuskan Badan Otorita Pengembangan Pariwisata,” kata Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli di kantornya, Senin (28/12).
Sebelumnya, pemerintah sendiri telah menetapkan sepuluh kawasan wisata di Indonesia yang akan dikembangkan layaknya Bali dalam lima tahun ke depan.
Kesepuluh destinasi wisata itu meliputi Danau Toba di Sumatera Utara, Tanjung Kelayang di Belitung, Tanjung Lesung di Banten, Kepulauan Seribu di Jakarta, Candi Borobudur di Jawa Tengah, Kawasan Gunung Bromo di Jawa Timur, dan Mandalika di Nusa Tenggara Barat.
Tak hanya itu, Pulau Komodo dan Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur pun turut menjadi konsentrasi pemerintah bersama Wakatobi di Sulawesi Tenggara dan Morotai di Maluku Utara.
Rizal mengatakan, adanya satu otoritas di suatu kawasan pariwisata akan membuat pengelolaan dan pengembangan lokasi tersebut lebih efektif dan cepat dibandingkan dikelola secara terpisah oleh berbagai instansi.
Di mana saat ini otoritas serupa sudah terdapat di Pulau Dewata. “Contoh yang berhasil dalam sejarah Indonesia adalah Bali Tourism Authority atau Otoritas Pengembangan Wisata Bali di Nusa Dua, Bali,” katanya.
Rizal menambahkan, Badan Otorita Pengembangan Pariwisata nantinya akan terdiri dari Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana.
Di mana Dewan Pengarah beranggotakan beberapa Menteri dari Kementerian terkait sedangkan untuk badan eksekutifnya akan dipilih dari profesional.
Opsi Pendanaan
Sementara terkait pendanaan, Rizal mengatakan sedianya dana operasional Badan Otoritas Pengembangan Pariwisata bisa didapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sumbangan yang tidak mengikat, hingga hasil dari kegiatan bisnis yang dilakukan.
“Misalnya, nanti kan mereka akan mengelola wilayah yang luasnya sekian ribu hektar. Sebagian nanti disewakan ke pengembang-pengembang yang akan membangun hotel dan sebagainya,” kata Rizal.
Asal tahu saja, dari sepuluh lokasi wisata yang akan dikembangkan Danau Toba menjadi destinasi pertama yang akan dibentuk otoritas pariwisatanya.
Saat ini kawasan Danau Toba dikelola oleh tujuh pengelola. Untuk itu, pemerintah tengah menyusun Keputusan Presiden (Kepres) terkait pembentukan badan otoritas tersebut dan ditargetkan dapat ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Januari tahun depan.
“Kita sedang bahas draft keputusan presidennya, dari segi fungsi, organisasi, dan lain-lain, supaya awal Januari sudah bisa ditandatangani (Presiden Jokowi),” kata Rizal.
Setelah otoritas pengembangan pariwisata Danau Toba terbentuk, kata Rizal Pemerintah akan melanjutkan untuk sembilan destinasi wisata lainnya.
Pada kesempatan yang sama Menteri Pariwata Arief Yahya menilai pembentukan otoritas wisata sejalan dengan keinginan pemerintah yang ingin mengembangkan kawasan-kawasan wisata terpadu.
“Ketika destinasi itu terpadu atau terintegrasi maka pengelolaannya itu harus terpadu atau terintegrasi,” ujarnya.
Mantan Direktur Utama PT Telkom Tbk ini mencontohkan kawasan wisata candi Borobudur, Jawa Tengah dikelola oleh empat instansi. Sementara kawasan candi Angkor Wat, Kamboja hanya dikelola oleh satu instansi.
Hasilnya, jumlah pengunjung Angkor Wat setiap tahunnya jauh lebih banyak dibandingkan Candi Borobudur.
“Perbandingan (jumlah pengunjung) antara Borobudur dan Angkor Wat itu satu banding sepuluh. Kita hanya sekitar 250 ribu pengunjung di Borobudur, Angkor Wat bisa 2,5 juta (pengunjung),” ujarnya. (max/cnn)
