PEKANBARU - Pernyataan Gubernur Riau (Gubri), Arsyadjuliandi Rachman yang meminta pengadaan 136 Satpam dengan anggaran sebesar Rp5,6 miliar di DPRD Riau ditunda, membuat pimpinan DPRD Riau heran.
"Pengadaan sekuriti atau Satpam itu sudah tender, yang menender siapa, Pemprov (pemerintah Provinsi Riau, red), Pemprov kepalanya siapa? gubernur, ya gimana, gubernur yang menender, gubernur yang minta tunda," kata Noviwaldy Jusman, Wakil Ketua DPRD Riau seperti diberitakan Riauterkini.com, Senin (13/3/2017).
Menurutnya, penundaan seperti yang diminta gubernur, mustahil dilakukan. Ia mengakui, tidak mengetahui persis total anggaran serta jumlah personil Satpam yang ditugaskan di gedung dewan.
"Saya kurang tahu pasti totalnya, silahkan tanya sama Sekwan. Di APBD kan sudah ada. Saya kurang tahu pasti. Komisi A lah yang bisa jawab selaku mitra kerja sekretariat dewan," jelas politisi Demokrat ini.
Lebih lanjut ia tidak mau mengomentari apakah anggaran Rp5,6 miliar yang kabarnya dianggarkan untuk jasa pengamanan dewan, terlalu besar atau tidak. Menurutnya, besaran penganggaran sudah melalui analisa sebelumya. "Kita lihat dulu yang diamankan itu apa-apa saja. Di situ kan ada analisanya. Tidak mungkin ada mark up," tegasnya.
Seperti yang diketahui, anggaran untuk jasa pengamanan gedung dewan mencapai Rp5,6 miliar dari Rp6,1 miliar dalam Pagu lelang yang dianggarkan dalam APBD Riau. PT. Karya Satria Abadi (KSA) selaku perusahaan yang memenangkan lelang pengamanan tersebut.
Selain untuk upah, anggaran sebesar ini ternyata juga digunakan untuk pengadaan pakaian safari, pakaian dinas lapangan, pakaian dinas harian, sepatu dan perlengkapan security. Total Satpam yang bertugas di DPRD Riau, mencapai 136 orang. (max/rtc)
