RENGAT - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) mendorong agar pemerintah Kabupaten Inhu dapat mengambil kebijakan untuk menggunakan dana tanggap darurat di APBD Indragiri Hulu. Ini mengingat banyaknya kerusakan baik jalan maupun jembatan akibat banjir.
Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Inhu, Adilla Ansori karena melihat kerusakan-kerusakan terjadi akibat banjir dan bisa menghambat aktivitas masyarakat dan perekonomian, termasuk siswa sekolah. "Jika menunggu tahun 2018 tentunya akan terlambat, karena memang infrastruktur penting dalam jalannya ekonomi masyarakat," tegasnya.
Menurutnya, kebijakan cepat harus diambil pemerintah karena memang dana tersebut ada, namun tentunya sesuai dengan prosedur dalam penggunaannya. Apalagi digunakan untuk kebutuhan masyarakat secara keseluruhan dan mendesak, apalagi daerah yang pada akhirnya bisa terisolasi.
Menanggapi masalah tersebut, Kepala Bappeda Inhu Junaidi Rahmat menyatakan bahwa dana tersebut sebelumnya berada pada Dinas Pekerjaan Umum (PU), namun tahun ini saat diajukan ke Provinsi, ternyata tidak bisa dianggarkan. "Akhirnya dana tersebut berada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), namun tentu memerlukan proses dan kajian," ungkap Junaidi.
Junaidi menyatakan sepakat dengan DPRD Inhu untuk secepatnya melakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan akibat banjir. "Kita sedang melakukan koordinasi dengan pihak Pemprov Riau untuk mendapatkan dana tersebut dari Provinsi," katanya.
Dikatakan Junaidi, rapat koordinasi dengan Pemprov melalui instansi terkait akan dilaksanakan, hari ini, Senin (13/3/2017). "Semoga jalan keluar untuk cepatnya pembangunan kembali jalan, jembatan dan lainnya mendapatkan jawaban positif dari Pemprov Riau," harapnya. (max/mcr)
