PEKANBARU - Peminat untuk mengikuti assesment Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sepi. Wakil Rakyat di DPRD Riau mulai mempertanyakan hal tersebut.
Bahkan, Wakil Rakyat sempat menyebut, sepinya pendaftar bisa saja karena banyaknya dugaan-dugaan pelanggaran yang sempat menjadi perbincangan beberapa waktu lalu.
"Ini kemungkinan terjadi karena ketidakpercayaan para pejabat yang harusnya mendaftar atas proses seleksi yang dilaksanakan sebelumnya," kata Muhammad Adil, anggota DPRD Riau dari Partai Hanura seperti dikutip dari Riauterkini.com, Selasa (28/02/2017).
Ia mengatakan, dalam proses seleksi pejabat yang dilaksanakan sebelumnya, pihaknya banyak mendengar dugaan kecurangan-kecurangan yang terjadi. Bahkan secara lisan, sudah ada yang menyampaikan hal itu ke DPRD Riau.
"Jadi orang akan berasumsi, siapa yang dekat, itu yang akan ditunjuk. Apalagi kalau dengar juga soal jual beli jabatan, orang akan berpikir, siapa yang membayar yang akan dapat jabatan," ungkap anggota Komisi E DPRD Riau ini.
Sementara itu, Sugianto, anggota DPRD Riau dari PKB mengimbau kepada pejabat yang mempunyai kualitas, diharapkan supaya bisa mendaftarkan dirinya sebelum ditutupnya pendaftaran yang direncanakan pada tanggal 2 Maret 2017. "Bagi pejabat yang di daerah yang mempunyai kualitas, segeralah untuk mendaftar," tutupnya.
Seperti diketahui, ada sembilan jabatan di lingkungan Pemprov Riau yang segera diisi oleh pejabat defenitif. Kesembilan jabatan tersebut yakni, Dinas Perhubungan, Dinas Kebudayaan, dan Badan Pendapatan, Biro Umum, Biro Hukum dan HAM, Badan Penghubung, Dinas Bina Marga, Dinas Perikanan dan Kelautan, dan Biro Kesra. (das/rtc)
