SELATPANJANG - Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti mengklarifikasi informasi yang berkembang selama proses hukum masalah pengadaan lahan pelabuhan dorak. Humas menyatakan total anggaran proyek itu bukan Rp650 Miliar.
Kasubbag Pemberitaan Humas Setda Kepulauan Meranti, Anshari Arif menjelaskan, saat itu Pemkab Kepulauan Meranti mengganggarkan dana sebesar Rp 80 Miliar, selebihnya dibantu sharing budget Kementerian Perhubungan dan Kementerian PU.
"Pemkab Kepulauan Meranti menganggarkan Rp80 Miliar, kemudian sharing budget dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian PU sebesar Rp 105 Miliar, jadi total sebesar Rp185 Miliar," jelas Arif, Rabu malam (8/2/2017).
Arif juga mengungkapkan, perjalanan proses pembangunan pelabuhan di kawasan dorak Selatpanjang itu terkendala, karena diduga terjadinya penyalahgunaan uang negara. "Sebagaimana disampaikan Pak Bupati, proyek itu terpaksa dihentikan sementara sampai proses hukumnya selesai," kata Arif. (fan/mcr)
