PEKANBARU - Anggota Komisi E DPRD Provinsi Riau, yang membidangi kesejahteraan rakyat, mendengar keluhan puluhan guru honorer dari Kabupaten Pelalawan terkait kejelasan pembayaran honor oleh pemerintah setempat.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Riau Markarius Anwar di Pekanbaru, Kamis (26/1/2017) menjelaskan, saat ini ada 2.568 tenaga honorer, yang menjadi tanggungan Pemerintah Provinsi Riau dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Murni.
"Anggarannya hampir mecapai Rp67 miliar untuk 2.568 orang tenaga honorer di seluruh Kabupaten/Kota se-Riau," kata Markius Anwar.
Markius mengakui, berdasarkan data tersebut masih belum sepenuhnya terdata oleh dinas pendidikan provinsi. Untuk itu pihaknya meminta setiap kabupaten/kota agar mendata ulang seluruh guru honorer yang ada di wilayahnya.
"Untuk itu kami minta, kepada kawan-kawan daerah segera kirimkan data yang kami minta, sebab kalau terlambat data tidak bisa masuk ke sistem ke dinas pendidikaan provinsi,"ujar politisi PKS ini.
"Jika ada penambahan nanti. Sisanya akan kita usulkan di perubahan. kemungkinan honornya nanti akan diberikan dalam bentuk intensif," sebutnya pula.
Perwakilan guru SMA 1 Ukui, Kabupaten Pelalawan Edy Supriono yang hadir dalam "hearing" tersebut mempertanyakan kejelasan jumlah anggaran yang diberikan pemprov Riau kepada setiap guru honor yang ada di daerah pasca pengalihan kewenangan dari Kabupaten ke Provinsi.
"Kami juga ingin tau siapa saja nama guru dan PPK yang sudah masuk dalam honorer yang mendapatkan dana dari pemprov,"ujarnya. (max/ant)
