DPRD Inhu Gesa Pembahasan Tiga Ranperda

DPRD Inhu Gesa Pembahasan Tiga Ranperda
Encik Afrizal.
RENGAT - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hulu (Inhu) menggesa pembahasan tiga Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) di tahun 2016. Pasalnya selama proses pembahasan pansus yang membahas tiga ranperda tersebut sudah menggunakan anggaran baik di tahun 2016 dan 2016 perubahan.
 
Oleh karena itu, sesuai dengan penyampaian ketua Pansus, Suradi dalam membahas Ranperda perubahan tentang Pilkades pihaknya tidak ingin pembahasan tersebut menjadi temuan bila tidak selesai di tahun 2016.
 
Sesuai dengan konfirmasi dengan tiga ketua pansus, masing-masing pansus sudah menggunakan anggaran untuk perampungan ranperda, baik untuk rapat maupun studi banding ke daerah lain sebagai bahan perbandingan.
 
Seperti yang dilakukan oleh Pansus yang membahas Ranperda Lingkungan Hidup. Melalui ketua Pansusnya, Encik Afrizal menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan studi banding ke Batam.
 
Selain itu, pembahasan yang dilakukan sejauh ini sudah tiga kali pembahasan."Kami sudah lakukan tiga kali pembahasan, dan juga sudah berkunjung ke Batam sebagai daerah yang sudah menerapkan perda tentang lingkungan hidup ini," kata Encik.
 
Menurut Encik pembahasan itu dipastikan rampung sebelum akhir bulan Desember 2016 ini. Enci juga menyampaikan bebeberapa poin yang menjadi pembahasan adalah soal pengukuran emisi gas buang dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang harus dilakukan pada antar waktu tertentu.
 
"Selama ini pengukuran gas buang itu masih jarang dilakukan, maka dari itu kita masukan menjadi salah satu poin mengingat dampak yang ditimbulkan gas buang pabrik terhadap lingkungan," kata Encik.
 
Selain pansus Ranperda lingkungan hidup, juga belum selesai pembahasannya adalah pansus yang membahas ranperda tentang retribusi daerah. Seperti diketahui bahwa ranperda ini menggunakan anggaran APBD 2016 murni  dan hingga kini belum ada penyelesaian. Ketua pansus Ranperda retribusi daerah, Samsudin menyampaikan bahwa mereka terkendala pada penetapan harga sewa sejumlah alat berat. "Ada harga sewa alat berat yang menurut kami perlu penyesuian di lapangan, jadi kemarin sempat terkendala," ujar Samsudin.
 
Samsudin memastikan bahwa pembahasan itu akan diselesaikan pada bulan Desember 2016 sebelum masuk ke anggaran 2017. Hal ini menurutnya sejalan dengan sejumlah data harga sewa alat berat yang diperoleh oleh Bappeda dan Litbang Inhu. "Data harga itu sudah didapat, tinggal nanti beberapa kali pembahasan dan pasti selesai pada bulan ini (Desember 2016)," kata Samsudin.
 
Sementara itu, Suradi juga menyampaikan hal serupa. Suradi menyampaikan bahwa pihaknya akan menyelesaikan tugas sebelum penyampaian nota keuangan oleh pihak eksekutif kepada DPRD Inhu. "Pokoknya sebelum penyerahan nota keuangan ranperda perubahan tentang Pilkades sudah selesai," ujarnya.
 
Pengesahan ranperda itu memang terkendala di penetapan domisili kades terpilih yang masih diperdebatkan di internal pansus. (max/mcr)
 


Berita Lainnya

Index
Galeri